Tertibkan Pajak demi IMF, Pakistan Dikhawatirkan Perparah Kemiskinan

Saat ini, cuma segelintir masyarakat yang berkontribusi kepada belanja negara. Rendahnya penerimaan antara lain disebabkan oleh maraknya korupsi yang melibatkan otoritas pajak dan pelaku usaha.

Dari setiap 100 rupee yang dikumpulkan dari pajak, hanya 38 rupee yang masuk ke pemerintah, lapor harian The Express Tribune pada Desember 2023 lalu. Sisanya sebesar 62 rupee dibagi di antara wajib pajak, petugas pajak dan praktisi hukum.

Ekonom Pakistan Aftab meragukan tumbuhnya kesadaraan wajib pajak, jika sebagian besar perekonomian masih dibiarkan berputar secara informal.

Yang ada, menurut Aftab, "masyarakat akan semakin berusaha menghindari pajak atau memindahkan bisnis mereka yang sah ke sektor informal."

Kebangkitan ekonomi?

Bencana seakan datang bertubi-tubi, ketika krisis ekonomi menciptakan ketidakstabilan politik yang semakin memperlemah kuasa pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi.

Pakistan nyaris terhindar dari status gagal bayar pada tahun lalu, ketika nilai tukar mata uang rupee anjlok terhadap dolar AS, yang menyusutkan devisa negara dan menguapkan duit untuk membiayai impor bahan baku.

"Anggaran ini bukan untuk stabilitas ekonomi, ini untuk menunjukkan kepada IMF upaya dan komitmen pemerintah bahwa untuk benar-benar dapat melakukan reformasi kebijakan ekonomi,” kata Abid Qaiyum Suleri, seorang analis kebijakan sosial.

"Pada dasarnya, anggaran ini adalah salah satu agenda untuk memulai negosiasi dengan IMF untuk program perpanjangan dana berikutnya.”

rzn/hp