Jemaah haji Indonesia keluhkan tenda yang kelebihan kapasitas - 'Jangan cuma minta penambahan kuota haji, tapi pelayanan tidak diutamakan'

Belajar dari tahun lalu, Kemenag pun memutuskan untuk mendirikan tenda-tenda untuk jemaah di dalam area Mina, bukan di perbatasan wilayah lain agar aktivitas ibadahnya sah secara fiqih.

"Di Mina daerahnya dipotong jalur jalanan, itu sebabnya tendanya lebih kecil. Apakah tidak bisa bikin tenda lain? Bisa, tapi apakah sah secara fiqih kalau dibikin tenda di luar Mina? Sementara sunnahnya, magrib harus di Mina."

"Kami bukan sedang membela diri, tapi kenyataan di lapangan seperti itu. Tiap tahun kami berusaha memperbaiki pelayanan, kayak transportasi dibilang terlambat, tapi dibanding tahun lalu, kali ini lebih tepat waktu."

Namun dugaannya, mengapa kelebihan kapasitas terjadi kemungkinan ada jemaah dengan visa non-haji "menyusup" di antara jemaah resmi.

Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menduga hal yang sama.

Pihaknya menerima laporan dari jemaah bahwa tenda mereka dimasuki jemaah yang tidak dikenal dan tidak berdokumen resmi.

"Ini kami duga yang pakai visa non-haji berhasil menyusup ke arena haji dan dari negara lain juga bisa menerobos."

"Karena jemaah kita terkenal sopan, sehingga tidak ada sejarahnya ada orang asing mengusir."

"Jadi kalau ada orang Indonesia berhasil menggunakan visa non-haji dan masuk ke arena Arafah atau Mina, zalim itu, karena menyerobot tenda dan makanan yang resmi."

Terlepas dari itu semua, Komnas menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya.

Dia pun mewanti-wanti sejak awal agar tragedi Muzdalifah di tahun 2023 tidak terjadi lagi -di mana ribuan jemaah kepanasan sehingga menyebabkan ratusan orang meninggal dunia.

Adapun panitia penyelenggara di lapangan, klaimnya, cukup tanggap merespon keluhan para jemaah.

"Misalnya AC bocor, ada laporan kami terima dan kami adukan ke kepala daker, tertanggulangi sejauh ini."

"Sederhananya, persoalan AC rusak atau toilet antre, pasti akan ditemukan. Itu masalah khas, ketika ada ribuan bahkan jutaan orang berkumpul di satu waktu, ada kendala... tapi pandangan kami sepanjang tidak ada kasus kelaparan atau tragedi Muzdalifah, belum relevan."

"Kecuali ada unsur kelalaian atau keteledoran."

'Hitung ulang daya tampung dan kemampuan pemerintah'

Akan tetapi, cendekiawan Islam Lies Marcoes menilai masalah pelayanan ibadah haji yang terus berulang saban tahun seperti tenda yang kelebihan kapasitas tidak bisa dimaklumi lagi dengan dalih apapun.

Sebab bagaimanapun, pelayanan untuk jemaah harus diutamakan.

Pengalamannya berhaji, ada semacam keyakinan yang ditanamkan bahwa apa yang dialami di Tanah Suci adalah balasan atas apa yang dilakukan selama hidupnya.

Sehingga dampaknya, jemaah cenderung pasrah.

"Pemakluman itu masih langgeng, padahal ini soal pelayanan. Tidak ada hubungannya dengan nasib baik atau buruk," ujar Lies Marcoes kepada BBC News Indonesia.

Menurutnya sikap pemerintah yang terus menerus meminta penambahan kuota haji kepada pemerintah Arab Saudi, harus ditinjau ulang apakah sepadan dengan pelayanan yang diberikan.

Dan bukan untuk kepentingan bisnis semata.

Kalau permintaan ibadah haji yang semakin tinggi itu tak dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, maka akhirnya muncul keluhan-keluhan dari jemaah.

"Jadi pemerintah harus menghitung ulang kebutuhan atau kemampuan pemerintah Saudi dalam melayani, dengan daya tampung tempatnya. Jangan minta tambahan kuota terus, tapi akhirnya kolaps."

"Ini kan seperti tidak ada solusi tapi terjadi setiap tahun. Maka pemerintah harus tegas, jatah kita sekian, dan jangan distop tapi buka pintu lain karena bisa bayar tinggi, enggak adil."

DPR akan bikin Pansus

Ketua DPR, Puan Maharani, mengatakan pihaknya menyiapkan panitia khusus (Pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024.

Kata Puan, pansus dibentuk untuk mengevaluasi pelayanan kualitas haji. Meskipun pelaksanaan ibadah haji tahun ini disebut lebih kondusif dibandingkan tahun lalu.

Akan tetapi, evaluasi secara komprehensif tetap diperlukan agar kualitas ibadah haji ke depannya semakin baik.

Apalagi Timwas Haji DPR masih menemukan banyak kebijakan yang perlu perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan haji.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian Timwas Haji DPR, di antaranya terkait dengan manajemen kuota haji, petugas haji, dan anggaran haji.

"DPR RI akan mendengar laporan resmi dari Timwas Haji. Dan tentunya kami DPR akan mendukung langkah-langkah yang harus dilakukan sepanjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi pelaksanaan ibadah haji," kata Puan seperti dilansir dari Antara.

Menanggapi pansus ini, Juru bicara Kementerian Agama, Anna Hasbie, mengatakan bakal mendukung asalkan masalah-masalah yang ditemukan timwas "tidak kasuistik" saja.

"Itu hak DPR kalau ada pansus, tapi levelnya harus kebijakan, misalnya kuota atau masalah ada jemaah yang visanya non-haji. Enggak kasuistik kayak makanan yang hanya satu atau dua kasus."

"Kalau AC mati kan kasuistik."

Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, juga menilai pembentukan pansus belum mendesak dilakukan kecuali ada peristiwa besar yang menyebabkan ratusan jemaah meninggal seperti tragedi Muzdalifah pada tahun lalu.

Untuk diketahui, jumlah jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia di musim haji 2024 mencapai 136 orang. Tiga di antara jemaah yang meninggal dunia karena heatstroke.

Sementara jemaah haji yang sakit pada tahun ini cenderung menurun dibandingkan tahun lalu.