Di balik pengunduran diri Kepala Otorita IKN, apa saja masalah yang dianggap belum tuntas dalam proyek ambisius ibu kota baru?

Demi keamanan, BBC News Indonesia menyamarkan identitas yang bersangkutan.

”Sekarang semua lembur. Kami ngebut kerjanya," kata Vino - bukan nama sebenarnya.

Lembur bagi Vino berarti jam kerjanya bertambah sampai pukul 22.00 WITA. Padahal, Vino seharusnya bekerja dari pukul 08.00 pagi WITA sampai jam 17.00 sore WITA.

Hal yang sama diutarakan oleh Joko - juga bukan nama sebenarnya- seorang pekerja konstruksi IKN yang sudah kembali ke kampungnya sejak libur Lebaran.

Kepada BBC News Indonesia, ia mengatakan manajemen IKN meminta pekerja konstruksi untuk mempersingkat waktu pengerjaan proyek di IKN dari “tiga hari menjadi satu atau dua hari saja”.

“Soalnya kalau di IKN kita kerja itu kejar-kejaran dengan target, harus sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan targetnya. Jadi ya, kerja itu digeber terus,” kata Joko.

BBC News Indonesia belum bisa mengklarifikasi klaim para pekerja ini. Tetapi saat rapat kerja dengan DPR pada Maret 2024, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan bahwa mereka sudah melakukan pembangunan sesuai rencana.

"Ini baru tahap satu di 2024, nafasnya harus panjang sampai 2045. Dan kita harus secara konsisten melakukan pembangunan sesuai rencana," kata Bambang.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, kalau dari awal tidak mengikuti Tata Ruang, pihaknya akan kesulitan membangun 'kota dengan standar internasional' (World Class City).

Pada Juni ini, program pembangunan Istana Negara sudah lebih dari 50% selesai. Di sekitarnya juga terlihat tanda-tanda kerangka bangunan-bangunan untuk kementerian. Begitu pula menara-menara untuk apartemen para aparat sipil negara.

Di tengah luasan tanah yang gersang, tembok-tembok yang dipasang untuk jalan sumbu kebangsaan terbentang lurus.

Menurut Presiden Jokowi, selain bangunan gedung, pemerintah juga mempercepat pembangunan sistem kelistrikan dan jalan tol pendekat IKN dengan bandara yang ada di Balikpapan.

Bahkan, pada Februari 2024, sebanyak sembilan petani ditahan selama satu pekan di Rumah Tahanan Polda Kalimantan Timur karena dituduh menghalangi proyek pembangunan Bandara VVIP Ibukota Nusantara (IKN).

Mereka kemudian dilepas dari rutan atas permohonan langsung Penjabat (PJ) Bupati PPU, Makmur Marbun, melalui surat tertulis kepada Polda Kaltim.

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono, mengatakan bahwa Jokowi saat ini mengejar pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) agar IKN menjadi salah satu warisan utama pemerintahannya.

“Padahal IKN ini adalah proyek jangka panjang dengan biaya sangat mahal, dan memiliki implikasi sangat luas karena akan memindahkan ibu kota negara,” ujar Yusuf.

Apakah suara masyarakat adat yang terdampak pembangunan IKN tak didengar?

Di tengah kegencaran pembangunan IKN, Syarariyah tetap berdiri teguh di depan rumahnya yang berjarak lima menit dari titik nol IKN.

Jikalau pemerintah menghendaki ia dan keluarganya direlokasi demi kelangsungan pembangunan IKN, Syarariyah tidak tahu akan pindah ke mana.

Sebab menurut dia, uang ganti rugi berapapun tidak cukup untuk menggantikan tanah leluhurnya yang hilang.

“Suku-suku kami disini yang asli sekarang, berkebun di lahan itu pendapatan kita. Itu pun mau tenggelam. Di situ juga ada kuburan nenek, kakek, saudara mama. Itu di kawasan IKN semua,” ungkap Syarariyah.

Ia mengaku awalnya bahagia saat mendengar ibu kota akan berpindah ke daerah tempat tinggalnya.

Namun, kebahagiaan itu segera kandas saat ia menyadari warga setempat akhirnya menjadi “penonton yang diusir” dari kemeriahan IKN.

“Masa kami mau dibuang lagi jauh ke sana, jauh daripada kota IKN. Kapan rakyat bisa menikmatinya? Kapan?” tegas Syarariyah.

Pada rapat dengan Komisi II DPR, Bambang Susantono membantah pihaknya melakukan pergusuran terhadap penduduk asli setempat.

Melainkan, ia mengaku pihaknya mengedepankan kesejahteraan masyarakat adat yang ingin ambil andil dalam IKN.

“Saya sebagai warga Sepaku, tentu melihat semua warga di sana sebagai warga saya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak berpihak kepada mereka, pada tempatnya saya memberikan ruang bagi mereka.

“Bagaimana agar mereka hidup lebih baik dan sejahtera itu yang kita rencanakan. Kalau ada yang ingin membuat warung dan lainnya kita sediakan tempatnya. Tapi itu semua kita tata dalam satu kawasan yang benar-benar humanis,” jelas Bambang.

Deputi Sekretaris Jenderal AMAN, Erasmus Cahyadi, mengatakan 21 komunitas masyarakat melaporkan total 30.000 hektar lahan adat mereka tumpang tindih dengan izin konsesi perkebunan dan pertambangan, bahkan sebelum ada proyek IKN Nusantara.

Jumlah masyarakat adat yang terverifikasi oleh AMAN setidaknya dalam satu komunitas berjumlah 200 keluarga, sehingga bisa diperkirakaan persoalan lahan ini akan melibatkan paling sedikit 16.800 jiwa.

Seperti apa masalah lingkungan di IKN yang masih menjadi ganjalan?

Meskipun pemerintah menamakan IKN sebagai smart forest city yang memberikan inovasi teknologi “hijau” yang ramah lingkungan, sejumlah pegiat lingkungan menuding pembangunan IKN menimbulkan kerusakan lingkungan.

Direktur Walhi Kalimantan Timur, Yohana Tiko, mengatakan area di sekitar IKN telah lama mengalami masalah lingkungan. Bahkan, sejak investasi masuk pada rezim Soeharto. Hal ini terbukti dengan sering terjadinya banjir di sana.

"Perusahaan sawit, kayu, dan pertambangan mengeksploitasi wilayah tersebut dan merusak lingkungan. Dua tahun ini saja terjadi banjir besar hingga awal Januari ini," kata Yohana.

Tak hanya lingkungan yang terdampak, penghancuran kawasan hutan lindung dan sumber air di kawasan Balikpapan juga mengancam kepunahan hewan endemik seperti pesut, bekantan, dugong.

Dalam foto satelit yang ditampilkan oleh NASA, terlihat jelas perbedaan dari kawasan hutan di Kalimantan Timur selang dua tahun pembangunan IKN.

Menurut catatan Walhi, di area IKN terdapat 162 konsesi tambang, kehutanan, perkebunan sawit, dan PLTU batu bara. Ada pula konsesi kehutanan dan 94 lubang bekas tambang batu bara yang tersebar di kawasan IKN.

Menjawab persoalan kerusakan lingkungan yang dapat timbul dari IKN, Bambang Susantono, mengatakan bahwa IKN akan dibangun dengan konsep kota hijau yang akan terdiri dari 65% hutan yang dihijaukan kembali setelah dibabat.

“Jadi UU peraturan pemerintah dan sebagainya meberikan amanah pada kami untuk melakukan 256 ribu ha. Lebih lanjut diatur lagi 65% akan menjadi hutan tropis. Jadi kalau sekarang hutan produksi dihutankan kembali menjadi hutan tropis,” ujar Bambang.

Pada Selasa (4/6), Presiden Joko Widodo meresmikan Pusat Persemaian Mentawir di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

Pusat persemaian berfungsi sebagai tempat pemasok bibit-bibit tanaman atau pohon dalam rangka penghijauan kembali area IKN serta wilayah Kaltim dan sekitarnya.

Jokowi mengeklaim Pusat Persemaian Mentawir memiliki kapasitas 15 juta bibit yang akan digunakan untuk menghijaukan kembali hutan.

"Jangan sampai kita sering dulu mencanangkan menanam sejuta pohon di mana-mana tapi nursery-nya enggak ada, persemaiannya semuanya enggak ada, dari mana bibitnya?" kata Jokowi seperti dikutip oleh Kompas.com.