Korban jiwa banjir bandang dan lahar di Sumbar mencapai 61 orang, tim penolong masih mencari puluhan orang yang dilaporkan hilang

Ambulans membawa mereka ke RSUD Dr. Achmad Mochtar (RSAM) Bukittinggi. Sepanjang perjalanan, Nana mencoba membersihkan luka dua perempuan itu dan memberikan pertolongan pertama.

"Ada luka lecet, terus ada kupingnya robek," kata Nana.

Sekembalinya dari RS, Nana terus membantu memberikan pertolongan pertama pada warga sekitar hingga kira-kira pukul 4 pagi. Setelahnya, ia kembali ke rumah dan beristirahat.

Pukul 7.30 pagi, ia kembali ke lokasi. Setelah berkoordinasi dengan tim SAR, ia membantu membuka posko bencana.

Sejumlah warga yang telah dipulangkan dari RS karena lukanya tak parah lantas lanjut dirawat di posko itu.

Nana lalu seharian merawat warga di sana sembari mendengarkan kisah-kisah mereka.

"Ada yang nangis-nangis, histeris, karena kan keluarga masih ada yang belum ketemu. Ada juga yang sudah ketahuan sudah meninggal dunia," kata Nana.

Hingga Minggu sore (12/5), 10 warga Jorong Galuang tercatat meninggal dunia karena bencana ini.

Banjir terus berulang

Dalam enam bulan terakhir, banjir bandang dan lahar telah terjadi berulang kali di sejumlah daerah di sekitar Gunung Marapi, Sumatra Barat.

Pada 5 Desember 2023, dua hari setelah erupsi Gunung Marapi yang menewaskan 24 orang, banjir bandang dan lahar melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tanah Datar.

Saat itu, banjir lahar sempat menghantam pemandian air panas di Nagari Pariangan, masjid dan rumah warga di Nagari Batubasa, dan membuat sebuah jembatan rusak di Nagari Baringin.

Pada 23 Februari 2024, banjir bandang menerjang Nagari Barulak, juga di Kabupaten Tanah Datar.

Sebanyak 27 rumah, dua musala, lima jembatan, dan puluhan hektare lahan pertanian terkena dampaknya.

Pada 5 April 2024, dua hari setelah erupsi Gunung Marapi yang melontarkan abu vulkanis hingga ketinggian 1,5 kilometer, banjir lahar dingin menghantam sejumlah wilayah di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar.

Imbasnya, 61 rumah, 38 tempat usaha, dan 16,5 hektare lahan sawah di Kabupaten Agam rusak. Jalan Padang-Bukittinggi di Kabupaten Tanah Datar pun sempat tertutup total karena luapan air dan material lain dari sungai di bawah jalan yang tersumbat.

'Panen bencana karena akumulasi krisis'

Wengki Purwanto, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Barat, mengatakan apa yang terjadi hari ini di Sumatra Barat merupakan bencana ekologis yang terjadi karena "salah sistem pengurusan alam".

Banjir bandang dan lahar terus berulang dan makin tinggi intensitasnya karena eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan serta pembangunan yang tidak berbasis mitigasi bencana, kata Wengki.

Contohnya adalah pembalakan dan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di dalam dan sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), serta penambangan emas di kawasan penyangga TNKS.

"Ini terjadi terus dari tahun ke tahun," kata Wengki.

"Akibatnya, setiap tahun bencana berulang. Bahkan dalam satu tahun itu makin sering, makin dekat jarak antara bencana yang satu dan bencana berikutnya."

Berdasarkan pemantauan dan analisis citra satelit pada periode Agustus-Oktober 2023, Walhi Sumatra Barat menemukan indikasi pembukaan lahan untuk penebangan liar seluas 50 hektare di Nagari Padang Air Dingin, Kabupaten Solok Selatan, dan seluas 16 hektare di Nagari Sindang Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan.

Kepala Dinas Kehutanan Sumatra Barat, Yozarwardi, pun sempat mengakui adanya penebangan liar di dua kabupaten itu.

Sepanjang 2023, ia bilang pihaknya telah menindak beberapa pelaku penebangan liar itu hingga ke meja hijau.

"Ketika mereka tidak mau dilarang ya kami melakukan penegakan hukum," kata Yozarwardi.

Di sisi lain, hasil studi Auriga Nusantara bersama sejumlah LSM lingkungan seperti Walhi dan Greenpeace menunjukkan tutupan sawit dalam kawasan hutan di bentang alam Seblat meningkat dari 2.657 hektare menjadi 9.884 hektare pada periode 2000-2020.

Bentang alam Seblat merupakan gabungan dari beberapa kawasan hutan, termasuk TNKS, Taman Wisata Alam Seblat, hutan produksi terbatas Air Ipuh I, Air Ipuh II, dan Lebong Kandis, serta hutan produksi tetap Air Rami dan Air Teramang.

Selain itu, Wengki dari Walhi juga menyoroti pembangunan ilegal di Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar.

Selama ini, Lembah Anai menjadi lokasi wisata yang ramai dikunjungi warga. Ada kafe, pemandian, dan masjid besar di sana. Hotel pun rencananya akan dibangun.

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat bahkan sempat berencana membangun "plaza" di kawasan Lembah Anai.

Itu semua terjadi meski Lembah Anai merupakan kawasan hutan lindung dan cagar alam. Daerah itu pun sesungguhnya rentan bencana, entah banjir atau longsor, kata Wengki.

Banjir besar yang terjadi pada Sabtu (12/5) lantas menyapu kafe dan pemandian di sana. Akhirnya, hanya masjid yang masih bertahan.

"Dewan Sumber Daya Air sudah kasih rekomendasi di awal tahun 2023, bahwa kawasan itu mesti ditertibkan. Enggak mungkin di situ ada aktivitas-aktivitas yang mengumpulkan banyak orang, karena sama saja kita seperti membuat kuburan massal," kata Wengki.

"Nah, di 2024 betul-betul hanyut semua kan."

Rentannya kondisi lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam dan pembangunan yang serampangan, ditambah aktivitas Gunung Marapi, akhirnya berujung pada "akumulasi krisis", kata Wengki.

"Krisis ini terus terakumulasi dari tahun ke tahun, menumpuk. Ya wajar kalau intensitas hujan ekstrem seperti hari-hari ini, akhirnya kita memanen bencana," ujar Wengki.

"Karena krisis lingkungan ini sudah menumpuk dan enggak pernah diselesaikan akarnya, maka enggak bisa lagi dihindari. Pasti dia akan menghampiri dan kita harus siap menghadapinya, sambil memang membangun upaya-upaya untuk pemulihannya."

Wartawan Halbert Caniago di Sumatra Barat berkontribusi untuk liputan ini.