Bantu Palestina, China Jadi Tuan Rumah Perundingan Hamas dan Fatah, Upaya Akhiri Perpecahan Internal

Pada bulan Februari, Beijing mendesak Mahkamah Internasional (ICJ) untuk memberikan pendapatnya mengenai pendudukan Israel di Wilayah Palestina, yang menurut mereka ilegal.

Baru-baru ini, China telah mendorong Palestina untuk bergabung dengan PBB, yang menurut diplomat utama Beijing, Wang Yi, pekan lalu akan memperbaiki ketidakadilan dalam sejarah yang berkepanjangan.

Sebagai informasi, Hamas telah menjadi penguasa de facto di Jalur Gaza sejak 2007, setelah mengalahkan partai Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas dalam pemilihan parlemen.

Hamas kemudian mengusir Fatah dari daerah kantong tersebut setelah Fatah menolak mengakui hasil pemungutan suara tersebut.

Fatah, yang diakui secara internasional sebagai Otoritas Palestina, menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat yang diduduki.

Fatah merupakan singkatan dari Harakat al-Tahrir al-Filistiniya atau Gerakan Pembebasan Nasional Palestina dalam bahasa Arab.

Kata Fatah artinya menaklukkan.

Fatah didirikan oleh beberapa orang, terutama mendiang presiden Otoritas Palestina – Yasser Arafat, pembantu Khalil al-Wazir dan Salah Khalaf, dan Mahmoud Abbas, yang merupakan presiden Otoritas Palestina saat ini.

Gerakan ini didasarkan pada perjuangan bersenjata melawan Israel untuk membebaskan Palestina yang bersejarah.

Baca juga: Eks-Mayor Jenderal IDF: Rafah Bisa Jadi Bencana Buat Israel, Hamas Lagi Siapkan Jebakan Penyergapan

Hamas dan Fatah adalah dua partai paling dominan di kancah politik Palestina.

Kedua gerakan tersebut mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri keretakan selama satu dekade yang membawa mereka ke konflik bersenjata pada tahun 2007.

Perbedaan terbesar antara kedua gerakan tersebut adalah sikap mereka terhadap Israel.

Meski Hamas tetap menggunakan perlawanan bersenjata, Fatah meyakini perlunya negosiasi dengan Israel dan sepenuhnya mengesampingkan penggunaan serangan.

Perjanjian Oslo memberi Israel kendali penuh atas perekonomian Palestina serta masalah sipil dan keamanan di lebih dari 60 persen wilayah Tepi Barat.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Otoritas Palestina harus berkoordinasi dengan pendudukan Israel mengenai keamanan dan setiap serangan perlawanan bersenjata yang direncanakan terhadap Israel.

Hal ini dipandang sangat kontroversial dan dianggap oleh sebagian orang sebagai tindakan PA berkolaborasi dengan pendudukan Israel.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel