Pemilu Parlemen Korea Selatan: Presiden Yoon Masih Akan Tetap Jadi "Bebek Lumpuh"?

Dalam merespons aksi pemogokan para dokter akhir Februari lalu, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol berusaha menunjukkan kekuasaannya.

Kala itu ribuan dokter di rumah sakit mogok kerja sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah yang ingin menaikkan kuota penerimaan mahasiswa baru kedokteran di universitas-universitas.

Akibat dari pemogokan tersebut lebih dari 2000 keluhan diajukan para pasien dan keluarganya, gara-gara banyaknya operasi dan bentuk perawatan lainnya yang ditunda, dibatalkan, atau ditolak.

Meskipun terjadi pemogokan dokter secara besar-besaran dan dampaknya merugikan, Yoon kukuh pada rencananya untuk meningkatkan jumlah penerimaan mahasiswa kedokteran dari 3.000 menjadi 5.000 orang per tahun.

Karena pesatnya pertumbuhan jumlah lansia, Korea Selatan membutuhkan lebih banyak dokter, demikian arguman sang presiden.

Menurut survei, mayoritas warga Korea Selatan mendukung langkahnya.

Namun konfrontasi yang masih terus melambung seputar isu tersebut, semakin membuat masyarakat gelisah.

Sentimen negatif ini bisa mengurangi prospek Partai Kekuatan Rakyat PPP yang konservatif dan mengusung Yoon untuk mengalahkan Partai Demokrat Korea PDK/Minjoo dalam pemilihan umum 10 April 2024.

Kebijakan politik Yoon akan tetap terbatas hingga masa jabatannya berakhir, ujar Kayla Orta, pakar Korea di Wilson Center, Washington.

"Jika Partai Demokrat mempertahankan posisinya yang kuat, bisa dipastikan bahwa kebijakan dalam negeri Yoon hanya akan mendapat sedikit atau bahkan tidak sama sekali dukungan parlemen selama sisa masa jabatannya,” imbuh Kayla Orta.

Kebuntuan politik

Dalam dua tahun pertamanya menjabat sebagai presiden, setelah menang pemilu presiden pada Maret 2022, Presiden Yoon tidak mampu mewujudkan banyak usulan pembuatan undang-undang, karena partai yang dipimpinnya tidak memiliki suara mayoritas di parlemen. Rencana reformasinya di bidang pendidikan, pensiun, dan sistem tenaga kerja -- sebagian besar masih jalan di tempat.

Pada saat yang bersamaan, pria berusia 63 tahun itu beberapa kali harus memveto undang-undang yang disahkan oleh oposisi dengan mayoritas suara di parlemen.

Hal ini termasuk undang-undang yang membatasi perusahaan untuk menuntut ganti rugi dalam perselisihan dengan serikat pekerja dan undang-undang yang menyerukan penyelidikan khusus terhadap tragedi Halloween yang menewaskan 159 orang di Itaewon.

Mengingat keterbatasan politik dalam negerinya, Yoon berusaha mengalihkan fokus pada kebijakan luar negeri dan diplomasi. Namun dalam hal ini, dia juga tak mampu banyak berkutik. Upayanya untuk mengajukan kota pelabuhan Busan sebagai tuan rumah World Expo 2030 gagal total.

Sementara Jambore Pramuka Dunia tahun lalu berakhir dengan kekacauan, di mana banyak anak Pramuka yang berpartisipasi jatuh sakit. Tidak memadainya fasilitas ditengarai jadi biang kerok kekacauan tersebut.