Pemerintahan Israel Pecah, Partai Netanyahu Menuduh Benny Gantz Timbulkan Perselisihan dengan AS

Perpecahan Pemerintahan Israel, Partai Netanyahu Salahkan Oposisi, Timbul Perselisihan dengan AS

TRIBUNNEWS.COM- Partai Netanyahu menyalahkan oposisi karena menimbulkan perselisihan dengan Washington, Amerika Serikat.

Anggota partai Likud juga menuduh pejabat Israel berusaha menggulingkan pemerintah Benjamin Netanyahu.

Perpecahan internal dalam pemerintahan Israel dilaporkan semakin mendalam menyusul sikap abstain Washington terhadap resolusi terbaru di Dewan Keamanan PBB.

Anggota Partai Likud pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menuduh Benny Gantz, anggota kabinet perang dan pemimpin oposisi Partai Persatuan Nasional semakin memperburuk hubungan antara Washington dan Tel Aviv.

Situs berita Ibrani Ynet melaporkan pada tanggal 27 Maret bahwa hubungan antara Benjamin Netanyahu dan Joe Biden berada pada titik terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Selain itu juga menambahkan bahwa partai Perdana Menteri menyalahkan Gantz atas hal ini.

“Keretakan dalam hubungan antara Israel dan Amerika Serikat mencapai puncak baru setelah Washington tidak memveto keputusan Dewan Keamanan… di Partai Likud mereka secara khusus menunjuk Menteri Benny Gantz sebagai pihak yang harus disalahkan atas krisis yang terjadi di Gedung Putih,” demikian kutipan laporan tersebut kata para menteri dan anggota Knesset.

Ynet menambahkan bahwa Gantz dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant – yang juga merupakan anggota Likud – telah bekerja sama untuk mengarah pada pemilu dan menggulingkan pemerintah.

Gantz melakukan perjalanan ke Washington pada awal Maret untuk melakukan pembicaraan dengan para pejabat AS, yang membuat marah Netanyahu.

Netanyahu mengatakan dia tidak mengizinkan kunjungan tersebut. Perdana Menteri Israel belum menerima undangan ke ibu kota AS.

Laporan Ynet muncul satu hari setelah kunjungan Gallant ke AS, yang menandai kunjungan resmi kedua Israel sejak kunjungan Gantz ke Washington.

Kunjungan Gallant bertujuan untuk mempercepat pasokan senjata AS ke Israel dan membahas persiapan eskalasi terhadap Hizbullah, menurut analisis Haaretz.

Mirip dengan apa yang ditulis Ynet, artikel di Haaretz juga mengatakan bahwa tujuan Gallant adalah untuk menjatuhkan pemerintahan Israel saat ini.

AS abstain dari Resolusi Dewan Keamanan PBB pada 25 Maret, menuntut gencatan senjata sementara di Gaza.
Netanyahu, yang mengharapkan hak veto, memutuskan untuk menanggapinya dengan membatalkan kunjungan delegasi Israel ke Washington yang bertujuan untuk membahas rencana serangan terhadap kota Rafah paling selatan di Gaza dan kemungkinan alternatifnya.

Pembatalan tersebut membuat Gallant “sendirian di DC,” The Times of Israel melaporkan, menambahkan bahwa menteri perang tersebut berusaha meredakan ketegangan antara AS dan Israel.

Netanyahu juga menyalahkan kegagalan perundingan gencatan senjata pada Washington, yang tidak secara eksplisit mengkondisikan gencatan senjata terkait pembebasan tahanan Israel di Gaza.

Ketegangan ini terjadi ketika anggota pemerintah Israel terlibat dalam perselisihan mendalam mengenai rancangan undang-undang yang berupaya memperluas pengecualian komunitas ultra-ortodoks dari dinas militer.

Gantz, Gallant, dan pejabat lainnya dengan keras menentang RUU tersebut dan menegaskan bahwa semua anggota masyarakat Israel harus menanggung beban dinas militer, terutama selama perang ketika tentara menghadapi krisis sumber daya manusia yang serius.

Partai-partai sayap kanan dan agama ekstrem yang memiliki perwakilan mayoritas di pemerintahan, dan yang coba ditenangkan oleh Netanyahu, menentang penghentian pengecualian ultra-ortodoks.

Pemungutan suara terhadap rancangan undang-undang tersebut telah ditunda hingga Juni.

Pada Selasa malam, Netanyahu gagal mencapai kompromi dengan perwakilan partai ultra-ortodoks, sehingga semakin memperburuk ketegangan.

(Sumber: The Cradle)