Dunia Kecam Veto AS di DK PBB atas Gencatan Senjata di Gaza, Rusia: Washington Mengulur Waktu

"Semua pihak yang menghalangi seruan tersebut harus meninjau kembali kebijakan mereka karena keputusan yang salah saat ini akan berdampak buruk pada kawasan dan dunia kita di masa depan," Bendjama memperingatkan.

Qatar

Duta Besar Qatar untuk PBB, Alya Ahmed Saif Al Thani mengaku menyesali kegagalan DK PBB untuk mengadopsi resolusi yang dirancang Aljazair.

Dubai berjanji untuk terus memfasilitasi upaya agar gencatan senjata di Gaza segara tercapai.

Arab Saudi

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan penyesalan atas veto tersebut.

Norway

Misi Norwegia untuk PBB mengatakan pihaknya “menyesalkan” bahwa dewan tersebut tidak dapat mengadopsi resolusi mengenai gencatan senjata kemanusiaan segera.

“Sangat penting untuk mengakhiri kengerian di Gaza,” tambahnya.

Kuba

Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez mengecam AS dengan mengatakan hak vetonya membuat Gedung Putih terlibat dalam kejahatan Israel terhadap warga Palestina.

“AS baru saja memveto lagi resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera di Gaza dan diakhirinya pemindahan paksa penduduk Palestina,” kata Bermudez dalam sebuah postingan di media sosial.

“Mereka adalah kaki tangan genosida Israel terhadap Palestina," ucapnya.

Otoritas Palestina

Kantor Presiden Palestina, Mahmoud Abbas mengatakan veto AS menentang komunitas internasional dan memberi Israel “lampu hijau tambahan bagi pendudukan Israel untuk melanjutkan agresinya terhadap rakyat Gaza dan melancarkan serangan berdarah terhadap Rafah”.

Kepresidenan Palestina juga mengatakan bahwa mereka menganggap pemerintah AS bertanggung jawab untuk “mendukung dan memberikan perlindungan” terhadap “serangan biadab” Israel terhadap anak-anak, perempuan dan orang tua di Gaza.

“Kebijakan ini menjadikan Amerika Serikat mitra dalam kejahatan genosida dan pembersihan etnis serta kejahatan perang yang dilakukan pasukan Israel,” kata kantor tersebut.

Hamas

Kelompok Palestina, Hamas mengatakan keputusan pemerintahan Presiden AS Joe Biden untuk memblokir rancangan resolusi Aljazair menguntungkan agenda pendudukan Israel.

“Presiden Joe Biden dan pemerintahannya memikul tanggung jawab langsung atas kegagalan resolusi gencatan senjata di Gaza,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

Amnesti Internasional

Direktur kelompok hak asasi manusia, Agnes Callamard mengatakan bahwa Washington memiliki peluang untuk melindungi warga sipil Palestina tetapi memilih “jalan sebaliknya” di DK PBB.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)