Dunia Kecam Veto AS di DK PBB atas Gencatan Senjata di Gaza, Rusia: Washington Mengulur Waktu

TRIBUNNEWS.COM - Dunia mengecam veto Amerika Serikat (AS) Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal gencatan senjata di Gaza, Selasa (20/2/2024).

AS kembali menggunakan hak veto untuk menggagalkan rancangan resolusisoal Dewan Keamanan PBB terkait perang Israel dengan kelompok Hamas, militan yang menguasai Jalur Gaza, Palestina.

Ini merupakan veto ketiga dari Washington terhadap resolusi DK PBB soal gencatan senjata di Gaza.

Pemungutan suara menghasilkan 13-1, Inggris memilih untuk abstain.

Dunia Kecam Veto AS di Dewan Keamanan PBB atas Gencatan Senjata di Gaza

China

Utusan Tiongkok untuk PBB, Zhang Jun menyatakan kecewa berat dan ketidakpuasan yang kuat terhadap AS, menurut kantor berita Xinhua.

“Veto AS mengirimkan pesan yang salah, mendorong situasi di Gaza menjadi lebih berbahaya,” kata Zhang.

Ia menyebut bahwa penolakan terhadap gencatan senjata di Gaza tidak ada bedanya dengan memberikan "lampu hijau" terhadap pembantaian yang berkelanjutan.

“Hanya dengan memadamkan api perang di Gaza, dunia dapat mencegah api neraka melanda seluruh wilayah,” tuturnya, seperti dikutip Xinhua.

Rusia

Baca juga: Arti Veto Amerika Serikat Terhadap Resolusi Gencatan Senjata, Lawan 153 Negara yang Serukan Damai

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia mengatakan veto AS menandai “halaman hitam lain dalam sejarah Dewan Keamanan”.

Dia menuduh AS mencoba mengulur waktu agar Israel dapat menyelesaikan “rencana tidak manusiawi” mereka di Gaza, yaitu mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut dan membersihkan”wilayah kantong tersebut sepenuhnya.

Perancis

Utusan Perancis untuk PBB, Nicolas de Riviere menyatakan penyesalannya bahwa resolusi gencatan senjata DK PBB “tidak dapat diadopsi, mengingat situasi bencana” di Gaza.

De Riviere menambahkan bahwa Prancis, yang menyetujui resolusi tersebut, akan terus berupaya agar semua tawanan dibebaskan dan agar gencatan senjata “segera dilaksanakan”.

Aljazair

Utusan Aljazair, Amar Bendjama mengatakan DK PBB “sekali lagi gagal”.

Bendjama memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi besar bagi Timur Tengah secara keseluruhan.

“Pesan kami kepada Anda hari ini adalah komunitas internasional harus menanggapi seruan untuk mengakhiri pembunuhan warga Palestina dengan menyerukan gencatan senjata segera," ucapnya.

"Semua pihak yang menghalangi seruan tersebut harus meninjau kembali kebijakan mereka karena keputusan yang salah saat ini akan berdampak buruk pada kawasan dan dunia kita di masa depan," Bendjama memperingatkan.

Qatar

Duta Besar Qatar untuk PBB, Alya Ahmed Saif Al Thani mengaku menyesali kegagalan DK PBB untuk mengadopsi resolusi yang dirancang Aljazair.

Dubai berjanji untuk terus memfasilitasi upaya agar gencatan senjata di Gaza segara tercapai.

Arab Saudi

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan penyesalan atas veto tersebut.

Norway

Misi Norwegia untuk PBB mengatakan pihaknya “menyesalkan” bahwa dewan tersebut tidak dapat mengadopsi resolusi mengenai gencatan senjata kemanusiaan segera.

“Sangat penting untuk mengakhiri kengerian di Gaza,” tambahnya.

Kuba

Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez mengecam AS dengan mengatakan hak vetonya membuat Gedung Putih terlibat dalam kejahatan Israel terhadap warga Palestina.

“AS baru saja memveto lagi resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera di Gaza dan diakhirinya pemindahan paksa penduduk Palestina,” kata Bermudez dalam sebuah postingan di media sosial.

“Mereka adalah kaki tangan genosida Israel terhadap Palestina," ucapnya.

Otoritas Palestina

Kantor Presiden Palestina, Mahmoud Abbas mengatakan veto AS menentang komunitas internasional dan memberi Israel “lampu hijau tambahan bagi pendudukan Israel untuk melanjutkan agresinya terhadap rakyat Gaza dan melancarkan serangan berdarah terhadap Rafah”.

Kepresidenan Palestina juga mengatakan bahwa mereka menganggap pemerintah AS bertanggung jawab untuk “mendukung dan memberikan perlindungan” terhadap “serangan biadab” Israel terhadap anak-anak, perempuan dan orang tua di Gaza.

“Kebijakan ini menjadikan Amerika Serikat mitra dalam kejahatan genosida dan pembersihan etnis serta kejahatan perang yang dilakukan pasukan Israel,” kata kantor tersebut.

Hamas

Kelompok Palestina, Hamas mengatakan keputusan pemerintahan Presiden AS Joe Biden untuk memblokir rancangan resolusi Aljazair menguntungkan agenda pendudukan Israel.

“Presiden Joe Biden dan pemerintahannya memikul tanggung jawab langsung atas kegagalan resolusi gencatan senjata di Gaza,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

Amnesti Internasional

Direktur kelompok hak asasi manusia, Agnes Callamard mengatakan bahwa Washington memiliki peluang untuk melindungi warga sipil Palestina tetapi memilih “jalan sebaliknya” di DK PBB.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)