Apa Ambisi dan Target Iklim India di COP28 Dubai?

"Pedoman yang disepakati bersama untuk mengoperasionalkan kesetaraan perlu dirancang dalam GST,” kata laporan itu. Selanjutnya disebutkan, kesetaraan "masih dalam pembahasan dan masih belum meyakinkan” karena negara-negara maju bersikukuh bahwa "tidak ada mandat” dalam Perjanjian Paris untuk "membahas masalah yang berkaitan dengan operasionalisasi ekuitas."

Permasalahan yang sering terjadi dalam pembagian beban antara negara maju dan berkembang meluas, khususnya, pada pendanaan kolektif untuk langkah-langkah adaptasi dan mitigasi. Pada peluncuran COP28 pada tanggal 30 November lalu, Dana Kerugian dan Kerusakan, LDF, yang telah lama diperdebatkan mulai dioperasikan. LDF akan didanai oleh lebih dari selusin negara kaya, seperti Amerika Serikat, Inggris dan Jerman, untuk memberikan kompensasi kepada negara-negara miskin yang terkena dampak bencana akibat perubahan iklim. Janji awal untuk LDF berjumlah sekitar US$725 juta, yang menurut banyak orang tidak akan cukup.

India sejauh ini menolak memberikan kontribusi finansial pada LDF, dengan alasan tingginya emisi yang terjadi baru-baru ini, dan menyebutkan ada "tanggung jawab historis” negara-negara maju untuk membayar kerusakan iklim. India dan Cina sejauh ini mengklaim bahwa mereka, sekalipin mencatat angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dunia, masih berstatus "negara berkembang.”

India juga mengeritik keputusan membiarkan Bank Dunia menangani LDF untuk jangka waktu empat tahun. Banyak negara berkembang yang menuntut pembentukan lembaga baru untuk menangani dana ini.

"Tidak ada konsensus yang jelas mengenai berapa banyak dana yang akan dikucurkan dan siapa yang akan memberikan dana ke kas ini. Kita juga perlu memperluas pendanaan ini dari jutaan menjadi triliunan untuk mitigasi dan adaptasi iklim yang efektif,” kata Mookherjee.

(hp/as)