Korea Utara Batalkan Perjanjian Militer dengan Korsel, akan Kerahkan Senjata Baru di Perbatasan

TRIBUNNEWS.COM - Korea Utara mengumumkan pihaknya membatalkan perjanjian militer 2018 antara kedua Korea pada hari Kamis (23/11/2023).

Pembatalan ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan dan memulihkan semua aktivitas militer yang dihentikan berdasarkan perjanjian tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian pertahanan mengatakan keputusan itu diambil setelah Korea Selatan menangguhkan sebagian dari perjanjian tersebut pada hari Rabu.

“Mulai sekarang, tentara kami tidak akan pernah terikat oleh Perjanjian Militer Utara-Selatan tanggal 19 September,” kata pernyataan itu, yang diterbitkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), dikutip dari Anadolu.

Setelah itu, Korea Utara juga berjanji akan mengerahkan angkatan bersenjata dan senjata baru di perbatasan antar kedua Korea.

“Kami akan menarik langkah-langkah militer yang diambil untuk mencegah ketegangan dan konflik militer di semua bidang termasuk darat, laut dan udara, dan mengerahkan angkatan bersenjata yang lebih kuat dan perangkat keras militer jenis baru di wilayah sepanjang Garis Demarkasi Militer," tulis pernyataan itu, dikutip dari Al Arabiya.

Baca juga: Korut Sukses Orbitkan Satelit Mata-mata Malligyong-1, Jepang dan AS Ketar-ketir

Sementara Seoul menangguhkan sebagian dari perjanjian sebagai protes atas peluncuran satelit mata-mata oleh Pyongyang.

Peluncuran satelit tersebut merupakan upaya ketiga Korea Utara tahun ini.

Sebelumnya, peluncuran satelit sempat gagal dua kali.

Peluncuran satelit ini juga merupakan tindak lanjut dari perjalanan langka pemimpin Korea Utara Kim Jong Un ke Rusia, di mana Presiden Vladimir Putin berjanji membantu Pyongyang membangun satelit.

Para pejabat Korea Selatan mengatakan peluncuran terbaru kemungkinan besar melibatkan bantuan teknis Rusia di bawah kemitraan yang berkembang dimana Pyongyang memasok jutaan peluru artileri ke Rusia.

Baca juga: Damprat Rusia, Iran, dan Korut, Zelensky Sebut Israel Bisa Bertindak di Luar Hukum Internasional

Korut Sebut Seoul Harus Bertanggung Jawab Sepenuhnya Apabila Terjadi Bentrokan

Korea Utara menuduh Korea Selatan membatalkan perjanjian tersebut, yang dikenal sebagai Perjanjian Militer Komprehensif (CMA).

Pihaknya mengatakan apabila terjadi bentrokan antar kedua Korea, Seoul harus bertanggung jawab sepenuhnya.

Pernyataan tersebut muncul beberapa jam setelah negara itu menembakkan rudal balistik ke laut lepas pantai timurnya pada Rabu malam.