Palestina: Israel gencarkan pengeboman Gaza dan ‘memperluas operasi darat’

Israel juga melancarkan serangan darat terbatas ke Gaza untuk mencari informasi tentang warga Israel yang disandera milisi Hamas.

Badan PBB untuk Pengungsi Palestina mengatakan situasi di Gaza selatan sangat buruk sehingga beberapa warga sipil memutuskan kembali ke tempat tinggal mereka di Gaza utara, setelah diperintahkan untuk mengungsi ke selatan oleh Israel.

Lebih dari 1.400 warga Israel terbunuh ketika Hamas menyerang komunitas warga Israel di dekat Gaza.

Sementara Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza mengatakan lebih dari 5.000 orang telah tewas sejak Israel mulai membom wilayah tersebut sebagai balasan atas serangan Hamas.

Jumlah korban jiwa di atas 5.000 itu termasuk 2.055 anak, 1.119 perempuan, dan 217 lansia, menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Sebanyak 15.273 lainnya dalam kondisi luka.

Kementerian kesehatan, seperti lembaga pemerintahan lainnya di Jalur Gaza, dikontrol oleh Hamas.

Sebelumnya, sejumlah rudal Israel menghantam sebuah masjid di Kota Jenin, Tepi Barat.

Militer Israel (IDF) mengatakan intelijen mereka "mengungkap bahwa masjid itu digunakan sebagai pusat komando untuk merencanakan dan melaksanakan serangan teroris terhadap warga sipil".

Seorang petugas medis setempat mengatakan bahwa dua orang tewas dalam insiden tersebut, menurut kantor berita Reuters. BBC belum memverifikasi informasi ini.

Militer Israel, melalui akun X berbahasa Inggris, membenarkan bahwa serangan di Jenin menargetkan sebuah masjid.

"Intelijen IDF baru-baru ini mengungkapkan bahwa masjid tersebut digunakan sebagai pusat komando untuk merencanakan dan melaksanakan serangan teroris terhadap warga sipil," tulis unggahan tersebut.

Selain menyerang masjid, militer Israel juga menyerang kamp pengungsi Nur Shams, menurut lembaga bantuan PBB yang berfokus pada pengungsi Palestina (UNRWA). Sebanyak 13 orang, termasuk lima anak, tewas dalam serangan itu.

UNRWA menyebut seorang serdadu Israel juga tewas dan "sejumlah lainnya luka-luka".

Lembaga PBB tersebut mengaku terpaksa menangguhkan berbagai pelayanan, termasuk sekolah, fasilitas kesehatan, dan pengumpulan sampah.