Kampung mayoritas Muslim di India habis dilindas buldoser - 'Kami dipaksa hidup di jalanan'

Hakim Distrik Dhirendra Khadgata mengatakan kepada BBC Hindi bahwa hanya bangunan ilegal yang dihancurkan. Tetapi Vinesh Singh, petugas perencanaan untuk distrik tersebut, mengatakan bahwa pihak berwenang menghancurkan rumah-rumah yang dari situ "batu-batu telah dilempari".

Para pengkritik mengatakan pembongkaran ini sangat brutal karena membuat anggota keluarga yang tidak bersalah, termasuk anak-anak, kehilangan tempat tinggal.

"Menghancurkan rumah atau toko seseorang secara sewenang-wenang adalah bentuk hukuman kolektif yang sangat kasar dan ketinggalan zaman," kata pengamat politik, Asim Ali.

"Bahwa itu dilakukan di India kontemporer menunjukkan bahwa rezim supremasi hukum telah rusak."

Para ahli hukum sepakat bahwa memberikan hukuman instan dan kolektif adalah ilegal dan tidak manusiawi.

"Bagaimana bisa negara memukul semua orang dan menganggap mereka satu komplotan, terlepas dari fakta, tanpa memastikan kebenaran dan melakukan pembongkaran?

Dalam situasi seperti ini, hukuman kolektif adalah anatema terhadap supremasi hukum dan hak-hak konstitusional, terlepas dari agama," kata Hakim Madan Lokur, mantan hakim Mahkamah Agung.

Dia menyoroti bahwa menurut laporan media, "pemilik tidak diberi pemberitahuan atau waktu untuk mengeluarkan barang-barang dari rumah dan juga tidak diberikan waktu satu hari pun untuk menemukan akomodasi alternatif".

Penghancuran infrastruktur sipil yang disengaja tidak diperbolehkan berdasarkan undang-undang apa pun, imbuh Shadan Farasat, seorang pengacara Mahkamah Agung.

"Kalau Anda ingin menuntut seseorang atas suatu tindak kekerasan, Anda harus menangkap mereka dan mengadili mereka - Anda tidak bisa begitu saja menghancurkan rumah mereka dalam sehari."

Hakim Lokur mengatakan bahwa pihak berwenang memang memiliki kuasa untuk menghancurkan bangunan ilegal tetapi hanya sesuai dengan aturan. Pemilik harus diberi pemberitahuan dan kesempatan untuk membayar denda atau mengajukan banding.

Bahkan walaupun demikian, pihak berwenang punya pilihan untuk menghancurkan hanya bagian-bagian yang dibangun dengan melanggar hukum.

Bila struktur itu sepenuhnya ilegal, pihak berwenang harus memberikan penjelasan yang "masuk akal" kepada pemiliknya sebelum meratakannya dengan tahan.

"Seluruh kegiatan pembongkaran dilaporkan dilakukan secara sewenang-wenang dan sepenuhnya melanggar hak-hak konstitusional," kata sang hakim.