Atlet Ukraina Tolak Pemboikotan Agenda Internasional

Seorang anggota parlemen Ukraina yang pernah berkompetisi di dua ajang Olimpiade menyuarakan keresahan atlet Ukraina yang menuntut pemerintah negara itu untuk kembali memikirkan sikapnya dalam memboikot acara-acara internasional.

Olga saladukha, pemegang medali perunggu di nomor lompat jangkit saat Olimpiade London 2012 menyebut situasi tersebut "sulit", tapi mengatakan parlemen Ukraina bakal melakukan "segalanya yang kami bisa" agar atlet Ukraina dapat berkompetisi di Olimpiade Paris tahun depan.

"Saya rasa atlet Ukraina harus dan wajib ikut serta dalam Olimpiade," kata Saladukha, dalam Konferensi Atlet untuk Perdamaian dan Kebebasan di Ibu Kota Estonia, Tallin, akhir pekan kemarin. "Mereka perlu berkompetisi, mereka butuh menunjukkan niat dan kekuatan kami."

Bulan lalu, pemerintah Ukraina mengeluarkan dekrit yang melarang atletnya untuk berpartisipasi dalam ajang olahraga yang mengikutsertakan Rusia dan Belarusia, yang berarti mencegah mereka untuk ikut kualifikasi Olimpiade Paris dalam beberapa cabang olahraga.

Saladukha menyebut parlemen Ukraina tengah mengajukan banding kepada rekanannya di Eropa "untuk dapat melarang atlet Rusia berkompetisi di ajang internasional," sambil menambahkan bahwa upaya lobi juga harus dilakukan kepada Komite Olimpiade Internasional (IOC).

"Para pemimpin organisasi olahraga kami menyebut bahwa mereka telah berada di tahap internasional untuk mengedukasi (Presiden IOC) Thomas Bach," kata dia. "Namun, seperti yang kita tahu, keputusan dan retorika Bach berubah setiap harinya."

Komentar Saladukha ini sejalan dengan pernyataan pembalap skeleton Ukraina Vladyslav Heraskevych, yang menjadi tajuk utama dengan tanda "Tak Ada Perang di Ukraina" saat Olimpiade Musim Dingin di Bejing tahun lalu. Dia juga menyebut pemboikotan bukanlah tujuannya.

"Olimpiade dan kegiatan olahraga internasional menyajikan platform media yang sangat besar," kata Heraskevych dalam wawancara kepada DW TV. "Kita tidak seharusnya menyerahkan platform ini kepada narasi Rusia dan Belarusia. Oleh karena itu, mereka meningkatkan kekuatan lunaknya, dan semakin banyak orang di Rusia yang maju ke garis depan."

Campur tangan politik di ranah olahraga

Dekrit pemerintah Ukraina itu dibuat menyusul adanya rekomendasi dari IOC yang mengizinkan kembalinya sejumlah atlet Rusia dan Belarusia dalam kompetisi internasional sebagai atlet individual yang netral, tanpa bendera nasional, simbol negara hingga lagu kebangsaan.

Untuk membenarkan sikapnya, IOC telah mengutip ahli hak asasi manusia PBB, yang berpendapat bahwa larangan menyeluruh berdasarkan kebangsaan merupakan diskriminasi. Mereka juga mengkritik Ukraina atas campur tangan politiknya, dan menegaskan kembali pendangannya bahwa "bukan pemerintah yang memutuskan, atlet mana yang boleh berpartisipasi di kompetisi internasional tertentu."

Namun, anggota parlemen Ukraina Saladukha percaya adalah keliru menyebut olahraga tak masuk ranah politik.

"Perang ini mengerikan, ribuan orang menderita, dan kami berbicara soal penjahat perang yang mengancam dunia dengan senjata atom," katanya. "Kita tahu, bahwa di Rusia, semua atlet merupakan bagian dari agenda propaganda. Atlet Rusia masih berbicara soal kehebatan Rusia dan Kekaisaran Rusia."

Bagi mantan Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Belarusia Anatol Kotau, sikap IOC sangat mengejutkan.

"Hal itu tidak dapat diterima, jika IOC menuduh Ukraina mencampurkan urusan olahraga dan politik, ketika seluruh basis olahraga Rusia dan Belarusia dibangun di atas (ideologi) negara," katanya dalam konferensi, yang diselenggarakan oleh Yayasan Solidaritas Olahraga Belarusia, sebuah gerakan yang dipimpin oleh atlet.

Piagam IOC melarang campur tangan politik dalam kegiatan olahraga dan menyerukan agar komite nasional Olimpiade untuk "mempertahankan otonomi dan menolak segala bentuk tekanan, termasuk, tapi tidak terbatas pada tekanan politik, hukum, agama atau ekonomi."