Kepala BIN dinilai 'lewati koridor tugas dan wewenang' buntut pernyataan soal 'aura Jokowi berpindah ke Prabowo'

Pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tentang "aura Presiden RI Joko Widodo yang telah berpindah sebagian ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto", sekaligus doa untuk Prabowo dalam Pemilu 2024, menuai kontroversi. Pengamat mengatakan kepala BIN harus menjelaskan pernyataan tersebut karena itu "sudah di luar koridor tugas dan wewenang yang dimiliki".

Menurut pengamat dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, Kepala BIN Budi Gunawan seharusnya “lebih berhati-hati” dalam memberikan pernyataan.

Dia bahkan menyebut pernyataan kepala BIN sebagai “bentuk kegenitan untuk terlibat dalam isu yang sedang banyak dibicarakan”.

“Sebagai kepala BIN, saya kira Pak BG [Budi Gunawan] punya tanggung jawab untuk memantau berbagai isu yang terkait dengan dinamika politik. Tapi, semua produk BIN hanya wajib disampaikan kepada presiden, bukan menjadi pernyataan publik,” kata dia kepada BBC News Indonesia, Kamis (23/03).

Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, mempertanyakan “relevansi” pernyataan Budi Gunawan dengan “fungsi dan tugasnya” dan meminta kepala BIN itu untuk “fokus pada tanggung jawabnya”, alih-alih memberikan pernyataan “politis”.

“Tugas dia ya memastikan bagaimana melakukan deteksi dini, mengumpulkan informasi, soal apakah ada ancaman dan lain sebagainya. Bukan soal elektabilitas, kontestasi politik, itu bukan urusan Badan Intelijen Negara,” ujar Gufron.

Semuanya berawal ketika Budi Gunawan memberikan sambutan dalam acara peresmian Gedung Papua Youth Creative Hub dan peluncuran produk-produk kreativitas di Abepura, Jaya Pura pada Selasa (21/03) lalu.

Selain dihadiri presiden, acara itu juga dihadiri beberapa menteri dan pejabat pemerintahan, termasuk Menteri Prabowo.

"Seluruhnya mulai melihat ada aura, aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar dan sukses dalam kontestasi Pemilu 2024," ujar Budi Gunawan, dikutip dari detik.com.

Pernyataan itu lantas memicu reaksi dari beberapa politisi dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang khawatir itu bisa mencederai proses demokrasi menuju pilpres 2024 sampai melarang Budi Gunawan “tidak ikut-ikut berpolitik praktis”.

Meski ada juga pihak yang tidak mempersoalkan pernyataan itu karena “tugas pemimpin mentransformasikan aura kepemimpinan itu kepada seluruh rakyat”, seperti yang dikatakan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

BBC News Indonesia sudah menghubungi juru bicara BIN Wawan Hari Purwanto untuk meminta penjelasan terkait pernyataan kepala BIN, tapi sampai berita ini diturunkan belum ada tanggapan.

Baca juga:

• Penundaan Pemilu 2024: Seruan kalangan elit politik, apakah mungkin terealisasi?
• Pilpres 2024: PKS dukung Anies capres sampai Megawati kantongi nama-nama calon - Delapan hal yang sejauh ini diketahui tentang peta koalisi
• Pemilu: Apa dampak menunda pemilihan umum Indonesia ke 2025?

'Membentuk persepsi publik'

Menurut Khairul Fahmi, pernyataan yang disampaikan Budi Gunawan di hadapan Presiden Jokowi dan Prabowo itu sulit untuk tidak dikaitkan dengan “pembentukan persepsi publik”.