Kudeta Militer di China
Profil Xi Jinping, Dirumorkan Dikudeta di Tengah Wacana Perpanjang Jabatan Presiden China 3 Periode
Rumor itu muncul setelah Xi Jinping belum muncul di publik sejak menghadiri KTT di Uzbekistan 16 September 2022 lalu.
lihat foto
Xi Jinping lahir pada 15 Juni 1953, di Beijing, China, dari pasangan Xi Zhongxun dan Qi Xin. Dia memiliki dua kakak perempuan, Qiaoqiao dan An'an.
Ayahnya berkedudukan baik di Partai Komunis China, dan merupakan kawan dari pendiri Komunis China, Mao Tse-tung.
Tangkap Koruptor
Memenuhi salah satu janji awalnya, Xi segera memulai kampanye untuk menangani korupsi pemerintah.
Xi menangkap beberapa tokoh paling kuat di negara itu, termasuk mantan kepala keamanan Zhou Yongkang, dan pada akhir 2014. PKC sendiri telah mendisiplinkan lebih dari 100.000 pejabat.
Xi juga mulai merangsang ekonomi China yang melambat.
Pada 2014, China memperkenalkan inisiatif " "One Belt, One Road" untuk memperkuat rute perdagangan dan meluncurkan Bank Investasi Infrastruktur Asia yang ambisius.
Di dalam negeri, pihaknya memperluas kekuatan bank swasta dan mengizinkan investor internasional memperdagangkan saham secara langsung di pasar saham Shanghai.
Xi juga telah mengubah beberapa undang-undang yang diberlakukan oleh pendahulunya, dan secara resmi mengakhiri kebijakan satu anak China pada 2015.
Di bawah jangkauan Xi, sistem sensor berusaha menghilangkan pengaruh Barat dalam kurikulum sekolah dan membatasi akses internet publik.
Xi juga mengawasi peraturan ekonomi yang bergema di luar perbatasan negaranya. Pemerintah turun tangan untuk menopang pasar perumahan yang lesu pada 2014, dan tiba-tiba mendevaluasi yuan pada musim panas 2015.
Untuk mewujudkan tujuannya menjadikan China sebagai negara adidaya global abad ke-21, Xi mendorong reformasi militer untuk meningkatkan angkatan laut dan udara.
Beberapa tahun terakhir, Xi menegaskan kapasitas angkatan laut China salah satunya dengan pembangunan pulau-pulau buatan di dalam wilayah yang disengketakan di Laut China Selatan.
Beijing menolak kabar itu, meski foto-foto satelit menunjukkan bahwa pulau-pulau itu digunakan untuk menampung militer dan terus berkembang.
Pada Juli 2016, sebuah pengadilan internasional di Den Haag memutuskan bahwa China telah mengeklaim wilayah tersebut secara ilegal. China menolak menerima otoritas dari keputusan tersebut.
