Bjorka klaim retas dokumen Presiden Jokowi, pemerintah bentuk satgas dan ungkap motif
Pemerintah membentuk satgas perlindungan data merespons klaim pembobolan data yang dilakukan akun anonim Bjorka. Namun, dia tak merinci peran
Padahal, menurut Dave, kalau merujuk pada komposisi dan besaran anggaran maka keamanan siber mestinya berada di tangan Kominfo.
"BSSN tahun depan baru dapat anggaran Rp680 miliar, sementara Kominfo tahun ini saja Rp20 triliun. Kalau keleluasaan perekrutan, peningkatan keamanan siber harusnya lebih ke Kominfo. Kami harapkan ada sinergi yang jelas, agar tidak saling tuduh menuduh," imbuh Dave Laksono kepada BBC News Indonesia.
Dia juga menambahkan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan disahkan pada Rapat Paripurna, Selasa (13/9) mendatang. Di dalamnya, akan tercantum sanksi pidana bagi operator yang gagal melindungi data yang dimiliki.
Apa kata Badan Intelijen Negara?
Juru bicara BIN, Wawan Purwanto, membantah ada peretasan. Dia menjamin kalau seluruh surat maupun dokumen lembaganya "aman terkendali".
Dia juga mengatakan, surat dengan kategori rahasia terenkripsi secara berlapis dan menggunakan kripto atau kode sandi yang selalu diubah. Kode sandi itu pun, katanya, hanya diketahui oleh orang yang menerima dokumen tersebut.
"Setelah kami telisik itu (kebocoran data BIN) hoaks," ujar Wawan Purwanto kepada BBC News Indonesia, Minggu (11/9).
Namun demikian dia tidak menjawab dengan tegas apakah BIN akan melakukan penyelidikan atas data yang diunggah di situs breached.to tersebut.
"Kalau investigasi ada tugas tertutup. Kami tidak bisa menyampaikan itu ke publik karena langkah yang rahasia."
