Bjorka klaim retas dokumen Presiden Jokowi, pemerintah bentuk satgas dan ungkap motif
Pemerintah membentuk satgas perlindungan data merespons klaim pembobolan data yang dilakukan akun anonim Bjorka. Namun, dia tak merinci peran
Tiga lembaga tersebut, sambungnya, nantinya bisa menganalisa sehingga memperoleh kesimpulan apa yang sedang terjadi, bagaimana kebobolan itu berlangsung, peretas memakai modus seperti apa, dan siapa pelakunya.
Dengan begitu bisa diketahui dengan jelas apakah peretasan ini hal yang biasa atau luar biasa dan dilakoni oleh kelompok terorganisir atau pihak perorangan.
Langkah seperti ini, kata Ruby, lebih diperlukan ketimbang komentar pejabat pemerintah yang "salah dan sedikit bodoh". Ia mencontohkan perkataan Dirjen Aplikasi Informatika di Kominfo, Semuel Abrijani, yang meminta para peretas agar tidak menyerang karena itu tindakan ilegal.
Pernyataan itu kemudian dibalas oleh peretas Bjorka di situs breached.to dengan menuliskan, "berhenti menjadi bodoh".
"Nggak perlu lah komentar-komentar tidak penting, karena komentar yang salah itu diketawain banyak orang, akhirnya hacker dapat panggung."
"Para peretas seperti Bjorka itu biasanya nggak dapat panggung sebesar ini tapi malah didukung kayak Robin Hood."
Ruby juga menjelaskan, situs maupun akun medsos pemerintah pusat maupun daerah sangat-sangat gampang dibobol.
Contohnya adalah akun TNI di Twitter yang kini dipenuhi gambar penguin.
Sebabnya pertama, karena instansi-instansi tersebut tidak memiliki panduan, sumber daya manusia, dan teknologi yang kualitasnya sama di bidang keamanan siber. Sehingga sangat banyak "kebolongan yang diketahui secara mudah".
"Bjorka itu sebetulnya bukan melakukan sesuatu yang luar biasa. Itu bisa dilakukan banyak peretas ataupun konsultan keamanan siber di Indonesia," ucap Ruby Alamsyah.
Kelemahan kedua, anggaran terkait keamanan siber yang dimiliki instansi pemerintah salah arah karena tidak mendapatkan arahan yang optimal dari Kominfo dan BSSN.
Presiden harus bersikap
Sejalan dengan Ruby, anggota DPR dari fraksi Golkar, Dave Laksono, menilai Presiden Jokowi sudah harus bertindak tegas atas kasus dugaan kebocoran data berulang ini.
Hal itu, katanya, untuk menentukan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas persoalan tersebut.
