Menlu Rusia Sergei Lavrov : Negara Barat Memilih Semakin Diktator

Bukti Sumbat Hak Kebebasan

Koalisi berusaha untuk mengatasi legitimasi dan proporsionalitas larangan tersebut, dan menurut NVJ apakah langkah-langkah sensor yang tidak demokratis dibenarkan.

“Fakta ISP harus memblokir akses ke informasi sebagai akibat dari tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip netralitas bersih,” kata Anco Scholte ter Horst, Direktur Penyedia Internet Freedom Internet.

“Di negara konstitusional yang demokratis, internet yang bebas dan terbuka mutlak diperlukan,” imbuhnya. Scholte ter Horst menggambarkan larangan UE untuk NOS sebagai keputusan panik dan tergesa-gesa.

Keputusan itu tidak proporsional dan membuka pintu untuk lebih banyak pembatasan seperti itu menunjukkan ISP sebelumnya telah diberitahu mereka tidak dapat mengganggu konten pada prinsip netralitas bersih.

Ini adalah ancaman bagi internet terbuka. Sebagai akibat larangan Uni Eropa, siaran RT dan Sputnik – dan bahkan akun mereka di beberapa platform media sosial – tidak dapat diakses di wilayah blok tersebut.

Australia, Kanada dan Inggris mengikutinya. AS memiliki larangan konstitusional terhadap sensor terang-terangan, tetapi YouTube yang berbasis di Lembah Silikon telah memblokir akun RT dan Sputnik.

Mengutuk penyensoran, Wakil Pemimpin Redaksi RT Anna Belkina mengatakan para pengkritiknya tidak menunjuk satu contoh, satu butir bukti apa yang telah dilaporkan RT selama ini, dan terus melaporkan, tidak benar.

Rusia telah membalas dengan memblokir situs beberapa outlet negara Barat, seperti BBC, Deutsche Welle, dan Radio Free Europe/Radio Liberty dan Svoboda yang dikelola AS.

Awal bulan ini, Moskow juga mencabut visa dan kredensial stasiun televisi Kanada CBC, mengutip keputusan Kanada pada Maret melarang siaran RT dalam bahasa Inggris dan Prancis.(Tribunnews.com/RussiaToday/xna)