Kamis, 2 Oktober 2025

Konflik Rusia Vs Ukraina

Menlu Rusia Sergei Lavrov : Negara Barat Memilih Semakin Diktator

Menlu Rusia Sergei Lavrov mengungkapkan prospek sikap dan rencana geopolitik Rusia. Rusia akan bekerjasama dengan negara-negara bebas.

ist
Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi saat melakukan pertemuan dengan Menlu Rusia, Sergey Lavrov di Tunxi, China, pada Rabu (30/3/2022). 

“Ia akan dipaksa mengakui tidak dapat terus-menerus menyerang kepentingan vital Rusia – atau Rusia, di mana pun mereka tinggal – dengan impunitas,” tambah Lavrov.

Jika kata Lavrov, ketika barat sadar dan ingin menawarkan sesuatu dalam hal melanjutkan hubungan, Rusia akan dengan serius mempertimbangkan apakah kita akan membutuhkannya atau tidak.

Moskow tidak hanya menerapkan strategi substitusi impor sebagai tanggapan terhadap sanksi anti-Rusia, tetapi dengan cara apa pun harus berhenti bergantung pada pasokan apa pun dari barat

Rusia, jelas Lavrov, akan mengandalkan kemampuannya sendiri dan negara-negara yang telah terbukti keandalan mereka dan bertindak secara independent.

Jurnalis Belanda Bersikap

Sikap dictatorial barat satu di antaranya ditunjukkan aneka pembatasan, sensor dan pelarangan media Rusia untuk dijangkau masyarakat barat.

Sebagai responnya, komunitas wartawan dan penyedia internet Belanda keberatan dengan langkah-langkah sensor yang dinilai tidak demokratis.

Seorang tentara Rusia berpatroli di teater drama Mariupol, dibom 16 Maret lalu, pada 12 April 2022 di Mariupol, ketika pasukan Rusia mengintensifkan kampanye untuk merebut kota pelabuhan yang strategis, bagian dari serangan besar-besaran yang diantisipasi di Ukraina timur, sementara Presiden Rusia membuat kasus menantang untuk perang di tetangga Rusia. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)
Seorang tentara Rusia berpatroli di teater drama Mariupol, dibom 16 Maret lalu, pada 12 April 2022 di Mariupol, ketika pasukan Rusia mengintensifkan kampanye untuk merebut kota pelabuhan yang strategis, bagian dari serangan besar-besaran yang diantisipasi di Ukraina timur, sementara Presiden Rusia membuat kasus menantang untuk perang di tetangga Rusia. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP) (AFP/ALEXANDER NEMENOV)

Koalisi wartawan Belanda, penyedia internet dan kelompok masyarakat sipil mengajukan gugatan hukum terhadap keputusan Uni Eropa untuk melarang media Russia Today dan Sputnik ke Pengadilan Eropa.

Meskipun mereka tidak mendukung konten dari salah satu outlet, koalisi mengatakan sensor yang diterapkan tergesa-gesa tidak demokratis dan menimbulkan pertanyaan konstitusional.

Dewan Menteri Uni Eropa melarang media penyiaran digital RT dan Sputnik pada 2 Maret, terkait engutip konflik di Ukraina.

Pelarangan dilakukan sampai Rusia berhenti melakukan, apa yang mereka sebut tindakan disinformasi dan manipulasi informasi terhadap Uni Eropa dan negara-negara anggotanya.

“Itu keputusan politik tergesa-gesa, yang dilakukan tanpa melakukan keadilan terhadap kebebasan informasi yang diabadikan dalam perjanjian hak asasi manusia, yang merupakan dasar dari demokrasi kita,” kata Asosiasi Jurnalis Belanda (NVJ), Senin.

NVJ bergabung dengan Dana Kebebasan Pers (Persvrijheidsfonds) dan tiga penyedia layanan internet untuk menantang larangan tersebut di hadapan ECJ yang berbasis di Luksemburg.

Gugatan akan diajukan Selasa (24/5/2022). “Kami bukan penggemar RT dan Sputnik,” kata Thomas Bruning dari NVJ mengatakan kepada penyiar publik Belanda NOS, sembari menyebut outlet itu propaganda negara.

Namun, tambahnya, larangan tersebut mencegah siapa pun untuk dapat meminta informasi itu, termasuk ilmuwan dan jurnalis. Kami tidak berpikir itu terserah para pemimpin pemerintah Eropa untuk menentukan apa yang bisa dan tidak bisa ditemukan di internet.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved