Konflik Rusia Vs Ukraina

Pejabat AS Pergi ke Sejumlah Negara untuk Menambah Tekanan kepada Rusia

Tayang: Jumat, 1 April 2022 13:59 WIB

Penulis: Ika Nur Cahyani

Editor: Sri Juliati

Pejabat AS Pergi ke Sejumlah Negara untuk Menambah Tekanan kepada Rusia

Pavel Golovkin, Eric BARADAT / AFP / POOL

(FILES) Foto kombinasi ini menunjukkan Presiden AS Joe Biden (kiri) saat memberikan sambutan tentang implementasi Rencana Penyelamatan Amerika di Ruang Makan Negara Gedung Putih di Washington, DC pada 15 Maret 2021; dan Presiden Rusia Vladimir Putin saat ia dan mitranya dari Turki mengadakan pernyataan pers bersama setelah pembicaraan mereka di Kremlin di Moskow pada 5 Maret 2020. Presiden Joe Biden dan Vladimir Putin memulai panggilan telepon pada 30 Desember 2021 tentang solusi diplomatik atas meningkatnya ketegangan Rusia-Barat atas Ukraina.

TRIBUNNEWS.COM - Pekan ini, para pejabat senior AS bepergian ke sejumlah negara untuk menekan Moskow atau merundingkan sanksi kepada Rusia atas invasinya di Ukraina.

Dilansir CNA, Wakil Menteri Keuangan AS Wally Adeyemo dijadwalkan bertemu dengan pejabat senior di London, Brussels, Paris, dan Berlin.

Deputi Penasihat Keamanan Nasional untuk Ekonomi Internasional, Daleep Singh, mendesak pejabat India di New Delhi untuk mengurangi ketergantungan terhadap Rusia.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken membahas perang Ukraina dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan di Maroko.

Upaya ini dilakukan saat dampak sanksi Barat terhadap bank, oligarki, dan perusahaan Rusia mulai melemah.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berbicara kepada pers tentang perang di Ukraina, di Departemen Luar Negeri di Washington, DC, 17 Maret 2022. Blinken mengatakan Kamis bahwa Rusia tidak melakukan upaya serius dalam negosiasi dengan Ukraina untuk mengakhiri tiga minggu perang. "Di satu sisi, kami memuji Ukraina karena berada di meja meskipun dibombardir setiap menit setiap hari," kata Blinken. “Pada saat yang sama, saya belum melihat upaya berarti oleh Rusia untuk mengakhiri perang ini melalui diplomasi.” (AFP)

Amerika Serikat tengah mempertimbangkan langkah ekonomi lanjutan untuk mengisolasi Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Pada Februari lalu, AS dan sekutunya sepakat untuk memblokir akses Rusia pada SWIFT, jaringan sistem pembayaran terbesar di dunia.

Sanksi ini bertujuan mencegah Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menggunakan 630 miliar dolar AS yang tersimpan dalam bentuk cadangan mata uang asing.

Beberapa hari setelah sanksi dijatuhkan, nilai rubel, mata uang Rusia merosot.

Namun sebulan kemudian, nilai rubel pulih ke levelnya saat sebelum invasi.

Mata uang Rusia kembali naik usai pemerintah meminta perusahaan ekspor untuk menjual mata uang asing dan perusahaan mengumpulkan dana untuk melakukan pembayaran pajak kuartal akhir.

Saham di pasar saham Rusia diperdagangkan kembali, meski nilainya turun.

Bank Rusia VTB, target sanksi utama, tetap terbuka untuk bisnis di Eropa, yang mana telah mengumpulkan miliaran euro dalam bentuk deposito terutama dari nasabah Jerman.

Bank Rusia lainnya sedang mempertimbangkan sistem kartu kredit UnionPay China, setelah Visa dan Mastercard menangguhkan operasinya di Rusia.

Sanksi sejauh ini tidak menyebabkan ekonomi Rusia runtuh.