Konflik Rusia Vs Ukraina
Putin Akui Dua Wilayah Separatis Ukraina Merdeka, Rusia Bakal Bebas Kirim Tentara?
Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa ia mengakui dua wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina timur sebagai wilayah merdeka.
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa ia mengakui dua wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina timur sebagai wilayah merdeka.
Dilansir The Guardian, Donetsk dan Luhansk yang secara kolektif dikenal sebagai Donbas merupakan wilayah separatis yang didukung Rusia.
Keduanya memisahkan diri dari pemerintah Ukraina pada 2014 dan memproklamirkan sebagai "republik rakyat" yang independen.
Sejak saat itu, Ukraina mencatat ada 15.000 orang tewas dalam pertempuran dengan para pemberontak dari dua wilayah tersebut.
Rusia menyangkal terlibat dalam konflik saudara ini, namun pihaknya mendukung kelompok separatis melalui militer rahasia, keuangan, pasokan vaksin Covid-19, hingga pengadaan paspor.

Baca juga: AS Perintahkan Pejabatnya Keluar dari Ukraina setelah Rusia Mengakui Dua Wilayah Separatis
Baca juga: Penduduk di Kota Donetsk Merayakan Pengakuan Rusia Atas Kemerdekaan Republik Donetsk
Lantas apa arti pengakuan Putin terhadap Donbas?
Untuk pertama kalinya, Rusia menganggap Donbas bukan bagian dari Ukraina.
Ini bisa menjadi jalan bagi Moskow untuk mengirim pasukan militer ke wilayah separatis itu secara terbuka dengan dalih melindungi mereka dari Ukraina.
Alexander Borodai, seorang anggota parlemen Rusia dan mantan pemimpin politik Donetsk mengatakan bulan lalu, bahwa separatis akan meminta Rusia membantu mereka merebut kendali atas wilayah Donetsk dan Luhansk yang masih berada di bawah kendali pasukan Ukraina.
Jika itu terjadi, bisa memicu konflik militer terbuka antara Rusia dan Ukraina.
Bagaimana dengan proses perdamaian Minsk?

Pengakuan resmi Rusia atas dua wilayah separatis ini secara efektif melanggar dan mematikan perjanjian damai Minsk 2014-2015.
Meskipun belum dilaksanakan, perjanjian Minsk dilihat sebagai peluang untuk solusi dari konflik.
Kesepakatan ini menyerukan otonomi tingkat besar untuk dua wilayah di dalam Ukraina.
Bagaimana reaksi pemerintah Barat?