Kepala Kepolisian Prancis Kecam Petisi ‘Perang Saudara’ Para Mantan Perwira Polisi
Kepala Kepolisian Prancis, Frederic Veaux, berpendapat para mantan polisi itu masih terikat 'kewajiban menahan diri'.
lihat foto
Para penandatangan meminta untuk mempersenjatai kembali (polisi) secara materi, moral dan hukum, sehingga mereka dapat terus menjalankan tugas mereka tanpa mempertaruhkan nyawa di setiap sudut jalan.
"Sudah waktunya untuk langkah-langkah efektif untuk mengambil kembali negara kita sendiri dan memulihkan otoritas negara di mana negara gagal," tulis mereka.
Hingga saat dipublikasikan, petisi yang dipasang di situs mesopinions.com telah menerima sekitar 39.000 tanda tangan.
Debat ini terjadi menyusul dua surat terbuka yang diterbitkan majalah berita konservatif Prancis, Valeurs Actuelles.
Surat pertama muncul April dan ditandatangani 25 pensiunan jenderal dan lebih dari 1.000 mantan tentara aktif.
Surat itu berisi pernyataan kemungkinan perang saudara dan mendesak pihak berwenang untuk campur tangan melawan "disintegrasi" negara.
Surat tersebut secara khusus meminta Macron untuk melawan Islamisme dan gerombolan pinggiran kota, dan juga individu bertopeng yang menyerang kantor polisi.
Petisi kedua tidak disebutkan namanya, dengan penulis menggambarkan diri mereka sebagai tentara generasi muda.
Mereka mendesak agar diambil langkah-langkah untuk mencegah Prancis menjadi negara yang gagal.
Valeurs Actuelles mengatakan surat itu, yang diterbitkan pada 11 Mei, telah dibaca lebih dari 2,4 juta pengguna unik di situs web mereka dan menerima 287.578 tanda tangan pada Jumat.
Surat-surat tersebut menarik banyak perhatian media dan memicu perdebatan di Prancis.
Marine Le Pen, pemimpin partai Konservatif Reli Nasional, mengatakan dia berbagi keprihatinan yang diungkapkan oleh para tentara.
Pejabat pemerintah dan petinggi tentara aktif berpendapat nada petisi itu tidak pantas, dan militer harus tetap netral dalam urusan politik.
Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Francois Lecointre mengatakan, personel militer yang bertugas aktif harus mengundurkan diri jika ingin membuat pernyataan seperti itu di depan umum.
Dia juga mengatakan bahwa prajurit tugas aktif yang diidentifikasi sebagai penandatangan surat April akan diadili karena melanggar aturan netralitas.(Tribunnews.com/RussiaToday/xna)
