Jumat, 3 Oktober 2025

Krisis Myanmar

Pemimpin Militer Myanmar Ajukan Dakwaan Baru terhadap Aung San Suu Kyi

Aung San Suu Kyi akan menghadapi tuduhan baru terkait dugaan korupsi dari para jenderal yang merebut kekuasaan dalam kudeta pada 1 Februari 2021.

Editor: Arif Fajar Nasucha
STR / AFP
Dalam foto file yang diambil pada 17 Juli 2019 ini, Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi berbicara selama upacara pembukaan Pusat Inovasi Yangon di Yangon. Pemimpin sipil Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi terkena dua dakwaan pidana baru ketika dia muncul di pengadilan melalui tautan video pada 1 Maret 2021, sebulan setelah kudeta militer yang memicu protes besar-besaran tanpa henti 

Para jenderal telah membenarkan perebutan kekuasaan mereka dengan menuduh kecurangan dalam pemilu November lalu yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partai Aung San Suu Kyi, secara telak.

Baca juga: Yayasan yang Didirikan Miliarder George Soros Tuntut Militer Myanmar Bebaskan Stafnya

Ujuk rasa anti-kudeta Myanmar
Ujuk rasa anti-kudeta Myanmar (AFP)

218 Orang Tewas dalam Protes Anti-Kudeta Myanmar

Lebih jauh, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), yang melacak penangkapan dan korban jiwa sejak kudeta, mengatakan sedikitnya 217 orang telah tewas dalam protes tersebut.

Pada Rabu (17/3/2021), Asosiasi Biksu Buddha yang kuat di negara itu mendesak diakhirinya kekerasan dan menuduh "minoritas bersenjata" melakukan penyiksaan dan pembunuhan warga sipil yang tidak bersalah.

Kantor berita Myanmar Now melaporkan, untuk mengecam tindakan keras terhadap demonstran pro-demokrasi, organisasi yang ditunjuk pemerintah itu juga mengatakan dalam draf pernyataan bahwa anggotanya bermaksud menghentikan kegiatan.

Militer juga berusaha membatasi komunikasi dan arus informasi.

Baca juga: Pabrik China Dibakar karena Dianggap Dukung Kudeta Myanmar, Lebih dari 30 Orang Tewas

Pemadaman internet semalam telah diberlakukan selama 32 malam, sementara minggu ini militer mulai memblokir data ponsel, membuat gerakan protes semakin menantang untuk mengatur atau berbagi foto dan video dari peristiwa yang sedang berlangsung.

Akses ke WiFi di tempat umum sebagian besar ditutup pada hari Kamis.

Penduduk beberapa kota, termasuk Dawei di selatan, dilaporkan tidak memiliki internet sama sekali.

Media non-pemerintah juga mendapat tekanan.

Sementara pihak berwenang telah memerintahkan beberapa surat kabar untuk ditutup, yang lain tampaknya terpaksa tutup karena alasan logistik.

Koran swasta terakhir berhenti terbit pada Rabu (17/3/2021).

"Sekira 37 jurnalis telah ditangkap, termasuk 19 orang yang masih ditahan," kata kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa pada Selasa (16/3/2021).

Berita lain terkait Myanmar

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved