Aung San Suu Kyi Hadapi Dua Dakwaan Baru di Pengadilan Myanmar

Polisi berlaku brutal menembaki demonstran di berbagai bagian kota terbesar Yangon setelah granat kejut, gas air mata dan tembakan di udara gagal membubarkan kerumunan massa.

Beberapa orang yang terluka dibawa oleh sesama pengunjuk rasa, meninggalkan noda darah di trotoar.

“Satu orang meninggal setelah dibawa ke rumah sakit dengan peluru di dada,” kata seorang dokter yang meminta untuk identitasnya tidak disebut.

Myanmar telah berada dalam kekacauan sejak militer merebut kekuasaan dan menahan pemimpin pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dan banyak tokoh sipil  pada 1 Februari.

Junta militer  menuding adanya kecurangan dalam pemilu November lalu yang dimenangkan partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi.

Di antara lima tewas di Yangon adalah insinyur jaringan internet Nyi Nyi Aung Htet Naing, yang sehari sebelumnya telah memposting di Facebook tentang kekhawatirannya akan tindakan kekerasan yang berkembang.

Tiga orang tewas di Dawei di selatan, kata politisi Kyaw Min Htike kepada Reuters dari kota itu.

Dua orang lainnya meninggal di kota kedua Mandalay, media Myanmar Now dan seorang penduduk mengatakan.

Penduduk Sai Tun mengatakan  satu wanita ditembak di kepala.

Polisi dan juru bicara dewan militer yang berkuasa tidak menanggapi panggilan telepon untuk menanggapi insiden berdarah tersebut.

Pemimpin Junta militer Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan pekan lalu pihak berwenang menggunakan kekuatan minimal untuk menangani aksi protes.

Namun demikian, setidaknya total 21 demonstran telah tewas dalam kekacauan tersebut.

Militer mengatakan seorang polisi juga tewas.

Tindakan kekerasan yang terjadi itu tampaknya menunjukkan tekad militer untuk memaksakan wewenangnya dalam menghadapi pembangkangan massal, yang bukan hanya terjadi di jalanan tetapi lebih luas lagi dalam pelayanan sipil, administrasi kota, peradilan, sektor pendidikan dan kesehatan dan media.

"Kami menyesalkan begitu banyak nyawa hilang di Myanmar. Orang-orang tidak boleh menghadapi tindakan kekerasan karena mengekspresikan perbedaan pendapat terhadap kudeta militer. Penargetan warga sipil tidak etis," kata kedutaan AS.