Maroko Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Maroko dan Israel memulai hubungan tingkat rendah pada tahun 1993 setelah kesepakatan perdamaian Israel-Palestina tercapai.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, RABAT - Perdana Menteri Maroko Saad Dine El Otmani menolak normalisasi hubungan dengan Israel.
"Kami menolak normalisasi apa pun dengan entitas Zionis karena ini hanya akan memperkuatnya untuk melangkah lebih berani dalam melanggar hak-hak rakyat Palestina," ujar El Otmani kepada Partai Islam PJD, seperti dilansir Reuters, Senin (24/8/2020).
Pernyataan itu datang menjelang kunjungan Jared Kushner, penasihat senior dan menantu Presiden AS Donald Trump ke wilayah itu dan setelah UEA dan Israel membuat kesepakatan normalisasi hubungan.
Posisi resmi Maroko mendukung solusi dua negara, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina.
Maroko dan Israel memulai hubungan tingkat rendah pada tahun 1993 setelah kesepakatan perdamaian Israel-Palestina tercapai.
Namun Rabat menangguhkan hubungan dengan negara Yahudi setelah pecahnya pemberontakan Palestina pada tahun 2000.
Baca: Israel Klaim Dua Negara Arab dan Sudan Akan Susul Emirat Arab Buka Hubungan ke Tel Aviv
Trump Berharap Arab Saudi Ikuti Jejak UEA
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berharap Arab Saudi akan bergabung dengan Israel dan Uni Emirat Arab untuk menormalkan hubungan diplomatik dan membangun hubungan baru yang luas.
"Ya, saya berharap," jawab Trump ketika ditanya media, apakah ia mengharapkan Arab Saudi untuk bergabung dengan kesepakatan Israel-UEA, seperti dilansir Reuters, Kamis (20/8/2020).
Di bawah persetujuan, yang Trump ikut memprakarsai itu, Israel setuju untuk menangguhkan aneksasi atau pencaplokan daerah yang diduduki di tepi Barat.
Perjanjian ini juga menegaskan oposisi terhadap kekuasaan Iran, dimana UEA, Israel dan Amerika Serikat sebagai ancaman utama di Timur Tengah.
Dalam komentar resmi pertama Arab Saudi sejak kesepakatan itu diumumkan, Menteri Luar Negeri Arab Saudi mengatakan kerajaan Sunni tetap berkomitmen untuk perdamaian dengan Israel atas dasar Prakarsa Perdamaian Arab 2002.
Arab Saudi, yang tidak mengakui Israel, menyusun prakarsa itu--yang isinya tawaran negara-negara Arab akan menormalkan hubungan dengan Israel.
Hal itu akan terjadi, jika Israel mencapai kesepakatan damai dengan Palestina dan melakukan penarikan penuh dari wilayah yang dikuasai pada 1967.
