Perang di Suriah
Israel vs Iran, Ulasan di Balik Huru-hara Suriah dan Agresifitas Turki
Israel konsisten tidak akan mengizinkan militer Iran didirikan di sepanjang perbatasan utara negara mereka.
lihat foto
Agresifitas Israel ke Suriah ini sebanding dengan agresifitas Turki di Idlib. Keduanya secara nyata melakukan pelanggaran hukum internasional.
Kedua negara ini secara faktual melanggar batas teritori negara tetangganya yang sah dan berdaulat secara hukum.
Rusia, walau jadi sekutu utama Suriah, tidak berusaha keras mendesak Erdogan menarik pasukannya dari Idlib.
Presiden Vladimir Putin, mewakili kepentingan Suriah dan Bashar Assad, dan Tayyip Erdogan, menjalin kesepakatan gencata senjata 5 Maret 2019 di Moskow.
Intinya, pasukan Suriah menunda serangan pamungkas merebut Idlib yang berisiko menimbulkan korban jiwa dalam jumlah banyak.
Rusia juga mengatur kontrol sebagian wilayah di Idlib bersama Turki. Terutama mengamankan jalan raya M4, yang menghubungkan Latakia dan Aleppo.
Area seluas 6 kilometer sepanjang di kiri kanan jalan raya M4 itu harus dibebaskan dari kelompok bersenjata.
Pasukan Rusia dan Turki selanjutnya menggelar patroli bersama guna menjamin jalannya kesepakatan gencata senjata itu.
Campur tangan militer Turki di Suriah bukan tidak merenggut korban. Hampir 100 tentara Turki telah tewas di medan tempur Idlib dan sekitarnya.
Turki dalam kasus Idlib, sangat berkepentingan agar kelompok bersenjata yang bertahan di kota itu tidak merembes ke negaranya, jika pasukan Suriah dan Rusia merebut Idlib sepenuhnya.
Karena itu, bercokolnya pasukan Turki di Idlib merupakan taktik Erdogan untuk memaksa Damaskus menyediakan solusi politik khusus bagi Idlib.
Pada 22 Juli 2020, di depan parlemen, Tayyip Erdogan mengutarakan sikapnya terkait kebijakan politiknya di Suriah.
"Sampai orang-orang Suriah menikmati kebebasan, perdamaian dan keamanan, kami akan tetap berada di negara ini," kata Erdogan dikutip kantor berita Anadolu.
Pernyataan ini menunjukkan, Turki tidak ada bedanya dengan AS dan sekutunya, yang melanggar hukum, menduduki negara lain tanpa legalitas.(Tribunnews.com/Setya Krisna Sumarga/Sputniknews.com/AlMasdarNews/Southfront.org)
