Polisi Hong Kong Tembakkan Gas Air Mata ke Ribuan Orang yang Turun ke Jalan di Tengah Pandemi Corona

Beijing akan menghindari badan pembuat hukum Hong Kong, Dewan Legislatif.

Langkah ini telah memicu kekhawatiran akan nasib formula "satu negara, dua sistem" yang telah memerintah Hong Kong sejak kembali ke pemerintahan China pada tahun 1997, yang menjamin kebebasan luas kota itu tidak terlihat di daratan.

Opsi Nuklir

Beberapa komentator lokal menggambarkan proposal itu sebagai "opsi nuklir" yang merupakan bagian dari permainan kekuasaan tinggi Presiden China Xi Jinping.

Serangan balasan meningkat pada hari Sabtu ketika hampir 200 tokoh politik dari seluruh dunia.

Mereka mengatakan dalam sebuah pernyataan, undang-undang yang diusulkan merupakan "serangan komprehensif terhadap otonomi kota, supremasi hukum dan kebebasan mendasar".

"Jika komunitas internasional tidak dapat mempercayai Beijing untuk menepati janjinya ketika datang ke Hong Kong, tulis mereka (200 tokoh politik).

"Orang-orang akan enggan untuk mengambil kata pada hal-hal lain," tulis mereka.

Pernyataan itu, yang juga ditandatangani oleh Gubernur Inggris-Hong Kong, Chris Patten.

Ia mengatakan undang-undang yang diusulkan itu merupakan pelanggaran mencolok, dari Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris yang mengembalikan Hong Kong ke China pada tahun 1997.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)