Saat China Lockdown, Perdagangan Satwa Ilegal di Pasar Wuhan Dilakukan Online

TRIBUNNEWS.COM - Saat pemerintah China mengeluarkan keputusan untuk melockdown sebagian wilayahnya, perdagangan satwa liar ilegal di negara tersebut ternyata tetap berjalan secara online.

Terkait hal tersebut, operator e-commerce dan pengiriman ekspres Tiongkok kini berada di bawah tekanan pemerintah dan aktivis satwa liar.

Pasalnya, seusai virus corona yang diklaim berasal dari pasar Wuhan, Hubei, China merebak di berbagai negara lain, pihak berwenang mengeluarkan larangan perdagangan satwa liar.

Pada saat yang sama, kelompok konservasi menyerukan kepada pemerintah untuk merombak seluruh peraturan yang mengikat bisnis satwa di negara tersebut.

Pada bulan pertama, platform e-commerce di China membantu mengurangi, menghapus dan memblokir informasi yang berkaitan dengan 140.000 satwa liar, dari yang dikonsumsi hingga dipakai untuk pengobatan Tiongkok.

Pejabat dari Dewan Negara China mengatakan, pihak berwenang juga menutup sekira 17.000 akun yang terkait perdagangan satwa, pada akhir Februari.

Dikutip dari Al Jazeera, Kementerian Transportasi Tiongkok juga memerintahkan perusahaan pengiriman ekspress menjadi garis terdepan dalam menghentikan perdagangan hewan hidup atau satwa liar.

Pihak berwenang mewajibkan perusahaan pengiriman ekspress untuk lebih berhati-hati dalam memeriksa paket sebelum dikirim.

Baca: 12 Ton Peralatan Kesehatan Yang Baru Tiba di Indonesia Bantuan Pemerintah Tiongkok

Baca: 20 Awak Pesawat Hercules Yang Pulang Dari Tiongkok Bakal Ikuti Prosedur Terkait Karantina

Janji Hentikan Perdagangan Satwa Liar

Sebelumnya, China telah berjanji merevisi undang-undang yang mengatur perdagangan satwa lliar.

Meski pun perombakan tersebut tampaknya hanya menargetkan konsumi daging satwa liar di China.

Hal ini berarti, industri bulu dan kulit, serta perdaganan hewan untuk pengobatan tradisional Tiongkok (TCM) masih berjalan seperti biasa.

Lebih lanjut, kebijakan tersebut tentu memungkinkan perdagangan spesies langka atau yang dilindungi.

"Saat ini, tidak ada cukup peraturan yang menetapkan tanggung jawab platform online," kata Kepala Yayasan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan Hijau, China, Zhou Jinfeng kepada Al Jazeera.

"Apabila mereka tidak memainkan peran mereka dan tidak dapat meningkatkan mekanisme pemantauan mereka, menghentikan perdagangan satwa liar secara online akan sulit," ungkap Zhou Jinfeng.