Mengapa pengusaha kelapa sawit Indonesia mengancam perang dagang dengan Uni Eropa?

Untuk itulah maka GAPKI dan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) pun mengundang perwakilan Uni Eropa ke Jambi, untuk melihat langsung perkebunan kelapa sawit di sana.

Lantas bagaimana pengaruh lobi-lobi ini?

"Jadi kesimpulan saya lewat kunjungan itu, memang perusahaan besar seperti yang kami kunjungi yang telah memiliki beberapa sertifikat internasional: ISPO, RSPO, ICC untuk biofuel, berusaha keras untuk mengoptimalkan proses mereka, untuk meminimalisir biaya dan dampak ke lingkungan," jawab Dubes Uni Eropa Vincent Guerend.

Namun tambahnya, "Di saat bersamaan, kita tidak bisa menghiraukan kenyataan bahwa perkebunan besar terdiri atas ribuan hektar memiliki keanekaragaman hayati yang lebih rendah dibanding hutan alam. Sehingga tentu dibutuhkan keseimbangan antara membuka lahan untuk perkebunan seperti itu dan hutan alam."

GAPKI bersikeras bahwa program sustainability atau keberlanjutan sudah dipraktikkan di hampir sepertiga total areal kelapa sawit di Indonesia, yang menghasilkan 11 juta ton minyak sawit per tahun.

Jumlah itu dua kali lipat dari permintaan Uni Eropa, jadi GAPKI yakin bahwa semua suplai ke Uni Eropa sudah tergolong berkelanjutan.

Namun apakah praktik yang diklaim berkelanjutan itu cukup?

Tidak, tegas Vincent Guerend.

"Jelas itu tidak cukup. Jika angkanya menunjukkan hanya 15% atau kurang dari 20% pelaku usaha minyak sawit Indonesia yang taat dengan standar itu, bagaimana saya bisa katakan saat ini bahwa produksi minyak sawit Indonesia berkelanjutan?"

Kini 'bolanya' mungkin di tangan produsen kepala sawit Indonesia. Karena total ekspor minyak sawit ke Uni Eropa mencapai €2 miliar atau Rp30 triliun per tahun dan sekitar 45% diantaranya atau hampir Rp15 triliun adalah biofuel.

Jadi jika pengusaha kelapa sawit tidak ingin kehilangan pendapatan maka agaknya mereka harus benar-benar menerapkan praktik yang berkelanjutan.

Atau, mencari pasar baru.