Myanmar larang masuknya penyelidik PBB untuk krisis Rohingya
Penyelidik PBB Yanghee Lee menyebut, keputusan Myanmar melarangnya berkunjung ke negara di Asia Tenggara itu adalah bukti bahwa "sesuatu yang
Seorang penyelidik Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dilarang masuk ke Myanmar, dituduh berat sebelah kepada kaum Muslim Rohingya.
Sedianya penyelidik PBB, Yanghee Lee, dijadwalkan berkunjung ke Myanmar pada Januari mendatang untuk mengevaluasi penegakan HAM di negara itu, termasuk dugaan diskriminasi yang dialami etnis muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine.
- Mungkinkah Aung San Suu Kyi diadili untuk dakwaan genosida Rohingya?
- Sekitar 6.700 Muslim Rohingya tewas dalam waktu sebulan, kata MSF
- 'Tutup mata' terhadap kekerasan pada Rohingya Muslim, penghargaan Dublin untuk Aung San Suu Kyi dicabut
Pemerintah Myanmar menegaskan Lee dilarang masuk karena dinilai "tidak imparsial dan tidak objektif saat menjalankan tugasnya."
Sementara Lee menyebut, keputusan Myanmar melarangnya berkunjung ke negara di Asia Tenggara itu adalah bukti bahwa "sesuatu yang sangat buruk" telah terjadi di Rakhine.
Pada Selasa (19/12), otoritas Myanmar mengumumkan bahwa mereka menemukan 10 mayat di sebuah kuburan massal di Rakhine.
Lee sendiri telah mengunjungi negara tersebut Juli lalu. Saat itu dia mengungkapkan kecurigaan adanya ketidakberesan yang dialami warga muslim Rohingya di Rakhine.
Kekerasan pun memuncak di negara bagian itu pada bulan Agustus, setelah sekelompok milisi Rohingya, ARSA, menyerang sejumlah pos polisi. Militer Myanmar pun merespon dengan melakukan serangan ke kampung-kampung kelompok minoritas tersebut.
Sejak itu, lebih 650.000 warga Rohingya -mencakup dua pertiga dari seluruh populasi Rohingya- telah meninggalkan Rakhine, menuju ke Bangladesh.
Kelompok bantuan kesehatan Médecins Sans Frontières memperkirakan setidaknya 6.700 warga Rohingya dibunuh pada selang waktu 25 Agustus hingga 24 September. PBB pun menyebut apa yang dilakukan pemerintah Myanmar pada warga Rohingya berpotensi untuk disebut sebagai genosida.
Kepada BBC, Lee mengaku 'sangat sedih' dilarang masuk ke Myanmar.
"Karena banyak harapan bahwa Myanmar bisa menjadi negara bebas dan demokratis," tuturnya, sembari menambahkan kekecewaannya terhadap fakta bahwa seluruh organisasi pemmantau HAM juga telah dilarang masuk ke Myanmar.
"Saya sangat berharap pemerintah Myanmar kembali mempertimbangkan keputusan mereka, karena keputusan ini jelas sangat memalukan, membuat negara ini terus terjerumus dalam ketidakadilan."
Menteri Dalam Negeri Myanmar, Tin Maung Swe kepada BBC Burma menegaskan bahwa Lee "sangat berbahaya bagi Myanmar," karena laporannya "bias, salah arah dan hanya mengangkat satu sisi".
Pemerintah Myanmar "akan terus bekerja sama dengan PBB, tetapi kami tidak menginginkan kehadirannya (Lee) secara pribadi," tutur Swe.
- Diam lihat persekusi Rohingya, Aung San Suu Kyi dikecam lima peraih Nobel
- PBB: Perlakuan terhadap warga Muslim Rohingya 'mimpi buruk kemanusiaan'
- PBB: Perlakuan terhadap warga Muslim Rohingya 'mimpi buruk kemanusiaan'
