Presiden Paraguay Terancam Dimakzulkan
Parlemen Paraguay, memutuskan untuk memakzulkan Presiden Paraguay, Fernando Lugo, lantaran dinilai gagal menyelesaikan konflik pertanahan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Parlemen Paraguay, memutuskan untuk memakzulkan Presiden Paraguay, Fernando Lugo, lantaran dinilai gagal menyelesaikan konflik pertanahan yang mengakibatkan 16 orang tewas, pekan lalu.
Insiden bentrok antara kepolisian dan petani, terkait penggusuran lahan di provinsi Canindeyu, Paraguay Jumat pekan lalu, berbuntut panjang. Presiden Lugo dinilai tidak piawai, menyelesaikan konflik pertanahan itu secara beradab, dan dituntut segera turun dari kursinya.
Gayung pun bersambut, Parlemen sepakat untuk menurunkan Lugo dari kursinya, rencana permakzulan ini juga didukung sepenuhnya oleh majelis rendah yang dikuasai oleh oposisi.
Senat juga langsung menindaklanjuti keputusan tersebut dan mengumumkan akan menggelar persidangan Jumat (22/06/2012), memberi waktu 24 jam bagi presiden untuk menyiapkan pembelaannya.
Namun Lugo menolak untuk mundur. ''Presiden mengumumkan bahwa dia tidak akan mengajukan pengunduran diri dan sepenuhnya menghormati konstitusi dan hukum untuk menghadapi persidangan dan konsekuensinya.''
Sesaat parlemen mengumumkan sikap mereka, Persatuan Negara Amerika Selatan mengatakan akan mengirimkan perwakilan ke Paraguay untuk menjamin hak-hak Lugo.
Negara-negara Amerika Selatan khawatir bahwa Lugo, presiden sayap kiri Paraguay pertama, korban politisasi kelompok sayap kanan yang pernah memegang kekuasaan selama 61 tahun sebelum akhirnya Lugo terpilih tahun 2008 lalu.
Insiden bentrok antara polisi dan petani di provinsi Canindeyu, berawal ketika 300 polisi mencoba untuk menggusur 150 petani tak berlahan dari sebuah properti yang dimiliki seorang pebisnis kaya yang juga merupakan lawan politik Lugo.
Penggusuran berakhir dengan kekerasan dan petani menembaki polisi. Sembilan petani yang terlibat dalam pertikaian didakwa dengan tuduhan pembunuhan.
Para petani berargumentasi bahwa lahan tersebut secara ilegal direbut saat pemerintahan militer Jenderal Alfredo Stroessner berkuasa tahun 1954-1989 dan membagikan lahan ke para sekutunya.
Perselisihan lahan tidak biasa terjadi di Paraguay, dimana sebagian kecil dari populasi memiliki sekitar 80% lahan.
Menurut Komisi Kebenaran Paraguay, 6,75 juta hektar tanah dijual atau diserahkan ''dalam keadaan tidak berketentuan'' saat rezim militer berkuasa.
Saat terpilih tahun 2008, janji kampanye Lugo adalah memenuhi kebutuhan kaum miskin dan menjanjikan lahan bagi sekitar 87.000 keluarga tak berlahan. (bbc)
Baca Juga:
