Ibadah Haji 2025
41 Jemaah Haji Khusus Tiba di Bandara AMAA Madinah, Daftar Tunggunya 3 hingga 8 Tahun
Ke-41 jemaah haji khusus berasal dari 2 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Nur Haramain Mulia 36 jemaah dan 2 petugas serta Nur Dhuha Wisata 3 jemaah.
Penulis:
Dewi Agustina
Editor:
Seno Tri Sulistiyono
Sementara itu Kepala Daerah Kerja (Daker) Bandara Petugas Penyelengara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Abdul Basir mengatakan jemaah haji khusus pelayanannya semua diserahkan kepada PIHK.
"Untuk layanan yang berbeda antara kedatangan haji reguler dengan haji khusus, seluruh layanan dilakukan oleh mereka (PIHK)," ujarnya.
Hal ini termasuk dari kedatangan dan keberangkatan ke hotel di Madinah. Seluruh layanan diberikan oleh PIHK.
"Untuk pengawasan dilakukan oleh PIHK sesuai kontrak. Jemaah dapat hak-haknya sesuai dengan yang mereka bayar," kata Abdul Basir.
Diketahui tahun ini Indonesia mendapat kuota jemaah haji sebanyak 221.000.
Sebanyak 8 persennya atau 17.680 jemaah di antaranya merupakan jemaah haji khusus.
Pihak Kemenag yang turut menyambut kedatangan jemaah haji khusus adalah Kepala Daerah Kerja (Daker) Bandara Petugas Penyelengara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Abdul Basir, Kepala Bidang Pengawasan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag Anwar Ambary dan Kepala Seksi Pengawasan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag Misbachul Munir. (MCH 2025/Dewi Agustina)
Ibadah Haji 2025
Komite 3 DPD RI Usul Ada Kompensasi Otomatis Terhadap Jemaah Haji Telat atau Gagal Berangkat |
---|
Mekanisme Kuota Haji, Bagaimana Peran Pemerintah dan Swasta Memotong Daftar Antrean? |
---|
Kepala BP Haji: Isu Kesehatan Jemaah Haji Indonesia jadi Sorotan Arab Saudi |
---|
Kepala BP Haji Pastikan Belum Minta Tambahan Kuota Haji dari Pemerintah Arab Saudi |
---|
ICW Laporkan Dugaan Korupsi Haji 2025: Diduga Ada ASN Lakukan Pungli Makanan, Negara Rugi Rp251 M |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.