Marak Penyelewengan BBM Subsidi, Alfons Manibui Desak Koordinasi Lintas Pihak untuk Penindakan Tegas

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui dari Fraksi Partai Golkar yang mewakili daerah pemilihan Papua Barat, menyampaikan keprihatinannya terkait masih maraknya praktik penyelewengan BBM bersubsidi (PSO) di sejumlah daerah.

Ia menyoroti salah satu kasus terbaru di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Di sana, warga melaporkan dugaan penyaluran solar subsidi yang dialihkan ke luar wilayah. Alfons menilai kasus ini menjadi bukti bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi masih belum berjalan maksimal.

Sementara itu, Bareskrim Polri mengungkap sedikitnya empat kasus besar penyalahgunaan solar subsidi sepanjang Mei hingga Juni 2025 di wilayah Bogor, Banjarmasin, Sukoharjo, dan Karawang, dengan total kerugian negara mencapai sekitar Rp84,5 miliar. Modus yang digunakan antara lain memodifikasi tangki kendaraan dan memalsukan barcode aplikasi MyPertamina.

“Penyelewengan BBM subsidi adalah pengkhianatan terhadap rakyat kecil. Subsidi ini ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk diperjualbelikan demi keuntungan pribadi,” tegas Alfons dalam pernyataannya di Jakarta.

Ia menekankan bahwa penanganan kasus-kasus seperti ini tidak bisa diserahkan pada satu pihak saja. Diperlukan koordinasi yang kuat dan menyeluruh antara BPH Migas sebagai regulator, Pertamina Patra Niaga sebagai badan usaha distribusi, pemerintah daerah sebagai pengawas lokal, serta aparat penegak hukum sebagai eksekutor penindakan.

Baca juga: Polisi Bongkar Modus Penampungan BBM Subsidi Ilegal di Sulawesi Tenggara, Negara Rugi Rp 105 Miliar

Alfons juga mendorong percepatan reformasi sistem distribusi BBM melalui teknologi digital, seperti digitalisasi nozzle, penggunaan QR code untuk kendaraan penerima subsidi, serta integrasi data kendaraan dengan sistem kependudukan. 

Menurutnya, langkah-langkah tersebut akan membuat distribusi BBM lebih transparan dan akuntabel. Ia juga meminta agar peran aktif pemerintah daerah diperkuat dalam pengawasan SPBU dan APMS, termasuk dalam merespons laporan masyarakat secara cepat dan terbuka.

Sebagai bagian dari tugas pengawasan parlemen, Komisi XII DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus memantau kinerja BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum terkait isu ini. Seluruh pemangku kepentingan diminta memastikan tata kelola distribusi BBM subsidi berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai amanat konstitusi.

Secara khusus, Alfons menyoroti pentingnya penguatan pengawasan distribusi BBM subsidi di Papua Barat. Ia mendorong BPH Migas lebih aktif hadir di daerah, termasuk Papua, untuk memastikan pengawasan langsung berjalan optimal. Selain itu, ia mengajak Kapolda Papua Barat memperketat pengawasan distribusi BBM di wilayah hukumnya serta mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif mengawasi SPBU dan mencegah terjadinya penyimpangan di lapangan. (*)

Baca juga: Penyalur BBM Subsidi dan Satu Harga Optimalisasi Hilirisasi Migas di Kalimantan Barat