Megawati Larang Kepala Daerah PDIP ke Retret Prabowo, Demokrat: Mereka Petugas Rakyat, Bukan Partai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Andi Mallarangeng menyatakan, sejatinya agenda pembekalan atau retret atau retreat seluruh kepala daerah oleh Presiden RI Prabowo Subianto tak seharusnya diintervensi.

Pasalnya menurut dia, agenda retret tersebut merupakan program kebangsaan yang dilakukan Prabowo untuk menyatukan visi pemerintahan.

Pernyataan itu disampaikan Andi sekaligus merespons atas adanya instruksi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri agar para kepala daerah dari PDIP menunda keberangkatan retret ke Akademi Militer (Akmil) Magelang.

"Ini adalah program pemerintahan dan kebangsaan yang baik dari Presiden Prabowo yang tidak semestinya diintervensi oleh kepentingan politik parpol tertentu," kata Andi dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

Terlebih menurut Andi, saat ini seluruh kepala daerah sudah menjalani pelantikan langsung oleh Presiden Prabowo 

Dengan begitu, status para kepala daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota sudah menjadi petugas rakyat, bukan lagi petugas partai.

"Karena mereka (kepala daerah) sekarang adalah petugas rakyat, bukan petugas partai," ujar dia.

Baca juga: Fadli Zon Bela Polisi soal Lagu Bayar Bayar Bayar: Kebebasan Berekspresi Harus Taat Hukum dan Etika

Atas hal itu, Andi berpandangan retret atau penggemblengan itu harusnya diikuti oleh seluruh kepala daerah tanpa terkecuali.

Sebab, dengan para kepala daerah hadir dalam agenda yang sudah dijadwalkan oleh pemerintah, maka hal itu menunjukkan kematangan dari proses pemerintahan.

"Saya berharap semua kepala daerah yang sudah dilantik agar mengikuti kegiatan retret di Magelang bersama Presiden Prabowo sebagaimana yang sudah dijadwalkan. Itulah tanda kematangan berpemerintahan," ujar dia.

Tak hanya itu, menurut dia tiap warga negara yang telah dilantik menjadi Kepala Daerah, maka saat itu pula yang bersangkutan menjadi bagian dari pemerintahan negara.

Bahkan sudah seharusnya, setiap kepada daerah mematuhi apa yang menjadi perintah dari seorang Presiden yang menjadi kepala pemerintahan.

Baca juga: Massa Aksi Indonesia Gelap Bakar Water Barrier, Tutup Jalan Kawasan Thamrin Jakarta Pusat

"Nah, dalam konteks pemerintahan ini kepala daerah tegak lurus kepada Presiden RI. Bahkan, khusus gubernur juga sebagai wakil pemerintah pusat," tukas dia.

Megawati Perintahkan Kepala Daerah PDIP Tunda Ikut Retret

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah terpilih dari PDIP.

Instruksi Megawati bernomor 7294 /IN/DPP//2025 itu dikeluarkan pada Kamis (20/2/2025) malam atau sehari jelang retret kepala daerah hasil Pilkada 2024 digelar Presiden Prabowo Subianto di Akmil Magelang.