Tekan Backlog Perumahan Tak Bisa Asal Bangun, Perlu Riset Segmen Mana yang Membutuhkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diminta segera mengatasi kebutuhan hunian layak terutama untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. 

Angka backlog perumahan di Indonesia tahun 2025 menurut keterangan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mencapai 15 juta unit pada 2025.

Jumlahnya naik 51,5 persen dari data Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya sebesar 9,9 juta unit per 2023.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan program pembangunan 3 juta unit rumah untuk mengatasi backlog perumahan dan menyediakan hunian layak bagi masyarakat sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. 

Para pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) sudah meminta pemerintah agar membuka lebih banyak opsi kepemilikan rumah.

Ini terutama karena banyak masyarakat gagal mengajukan permohonan akibat terhambat oleh Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Utama PT Askrindo M Fankar Umran mengatakan, BUMN seperti Perum Perumnas perlu dilibatkan membangun hunian untuk mengatasi backlog perumahan terutama di kawasan perkotaan dan kawasan yang berdekatan dengan kawasan industri.

"Perumnas perlu dilibatkan untuk membangun hunian di tengah kota seperti di Jakarta untuk atasi backlog perumahan ini. Misalnya dengan memanfaatkan lahan milik negara di Kemayoran."

"Bisa dengan cara bangun 10 tower yang bisa mengakomodir 10.000 penghuni. Akses ke tempat bekerja bisa lebih mudah. Hal ini akan membuka peluang aktivitas ekonomi baru bagi warganya selain juga menciptakan sentra bisnis baru."

Baca juga: Skema Sewa Beli Dinilai Bisa Atasi Backlog Hunian dan Kepemilikan Rumah

"Di kota memang sulit cari lahan di tengah kota tapi lahan milik pemerintah masih banyak," ujarnya di acara Diskusi Meja Bundar bertajuk Tabungan, Asuransi Mikro dan Pembangunan Perumahan: Jalan Baru Mengatasi Backlog Perumahan, Jumat malam, 26 September 2025.

Dia menyebutkan, kawasan industri seperti di Karawang juga berpeluang dibangun pusat hunian untuk memenuhi kebutuhan para pekerja, yang lokasinya berdekatan dengan tempat mereka bekerja.

Mengutip data Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), 80 sa,pai 90 persen backlog itu terjadi kepada pengusaha kecil yang tidak punya cash flow yang memadai.

Dia menilai, gagalnya upaya mengatasi backlog perumahan selama ini karena tidak cocoknya antara permintaan dan penawaran.

“Kalau kita perhatikan, rumah di kompleks perumahan, juga rumah-rumah subsidi itu banyak yang kosong. Bahkan ada juga tidak laku. Kenapa? Karena tidak sesuai peruntukannya, siapa yang butuh rumah, siapa yang dibangunkan rumah,” terang Fankar.

Baca juga: Pengembangan Hunian Vertikal yang Layak dan Terjangkau di Perkotaan Tekan Backlog Perumahan

Karena itu, harus ada perubahan mendasar di segala sektor, termasuk perbankan. Agar kredit menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah.