Nurdin Halid: Isu Kelangkaan BBM Jangan Dipelintir Jadi Tuduhan Keliru

TRIBUNNEWS.COM — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan bahwa isu kelangkaan BBM yang ramai diperdebatkan belakangan ini tidak boleh dipelintir menjadi tuduhan keliru kepada pemerintah.

Ia menekankan, kebijakan Pertamina yang berjalan seiring dengan arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) adalah langkah strategis untuk menjamin kepastian pasokan energi, bukan penyebab kelangkaan.

“Kelangkaan yang sempat muncul di beberapa SPBU hanyalah dampak teknis dari masa transisi mekanisme impor. Jangan sampai ada pihak yang menyesatkan opini publik seolah kebijakan pemerintah salah. Justru kebijakan ini yang membuat distribusi lebih efisien dan transparan,” tegas Nurdin, Jumat (19/9/2025).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, kebutuhan BBM nasional mencapai rata-rata 1,5 juta barel setara minyak per hari, sedangkan kapasitas produksi kilang dalam negeri baru sekitar 850 ribu barel.

Artinya, defisit lebih dari 650 ribu barel per hari memang harus dipenuhi dengan impor. Pada 2024, impor BBM tercatat sebesar 165 juta barel, dan mekanisme impor fleksibel dengan evaluasi tiga bulanan terbukti lebih responsif terhadap volatilitas harga minyak dunia.

Baca juga: Nurdin Halid Sampaikan 8 Catatan Penting untuk Menkop Ferry Juliantono

Lebih lanjut, Pertamina bersama BPH Migas sudah memperketat distribusi. Sistem subsidi tepat MyPertamina yang telah mencatat lebih dari 9,8 juta kendaraan terdaftar memastikan BBM bersubsidi tidak lagi bocor ke segmen yang tidak berhak. Dengan kebijakan ini, kuota subsidi lebih terkendali, dan cadangan energi nasional terjaga.

“Kalau ada antrean di lapangan, itu lebih karena pergeseran distribusi, bukan karena salah urus kebijakan. Jangan dibalik-balik. Faktanya, kebijakan impor satu pintu dan evaluasi berkala justru membuat kita lebih tahan terhadap gejolak harga global, serta menjamin stok dalam negeri,” ujarnya dengan nada tegas.

Nurdin Halid juga mengingatkan agar elite politik tidak menggunakan isu energi sebagai bahan serangan yang hanya memecah belah.

“Energi adalah urat nadi pembangunan dan kepentingan rakyat banyak. Siapa pun yang sengaja membangun narasi keliru berarti mengorbankan kepentingan bangsa. Mari kita berhenti bergaduh, fokus mendukung langkah pemerintah agar rakyat tidak dirugikan,” pungkasnya.

Baca juga: BBM Langka di SPBU Swasta, Prabowo Panggil Bos Pertamina: Katanya Tak Ada Monopoli