Pergantian Menkeu dari Sri Mulyani ke Purbaya, Guru Besar FEB UI Ingatkan Hal Ini ke Investor

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Ketua Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada Senin (8/9/2025). 

Pergantian ini memunculkan beragam pandangan dari pelaku pasar dan kalangan ekonom mengenai arah kebijakan fiskal ke depan.

Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty mengatakan, kekhawatiran pasar perlu disikapi dengan bijak.

Ia menekankan pentingnya komunikasi yang konsisten untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan fiskal.

Baca juga: Sri Mulyani Serahkan Jabatan Menkeu ke Purbaya: Saya Pamit Undur Diri 

"Ada kekhawatiran nanti rupiah jadi begini-begini, capital outflow dan lain sebagainya. Menurut saya itu jangan dibentuk mindset seperti itu. Karena menurut saya nanti asalkan kita bisa komunikasi, fiskal kita nanti ada perubahan yang baik. Rakyat juga puas dengan kinerja fiskal kita dan kita bisa menjaga sustainability fiskal kita," tutur Telisa dalam On Focus Tribunnews, Senin (8/9/2025).

Lebih lanjut, Telisa menegaskan bahwa kepercayaan lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia terhadap Indonesia tidak bergantung pada sosok individu, melainkan pada keberlanjutan kebijakan negara.

Menurutnya, tradisi komunikasi fiskal yang baik telah terbangun sejak Menkeu terdahulu dan bisa dilanjutkan oleh menteri yang baru.

"Kita bisa komunikasi kepada investor, dukungan IMF dan World Bank pun pasti tetap akan mengalir. Menurut saya dukungan dari IMF dan World Bank tidak hanya kepada satu orang, tapi kepada negara Indonesia, memang selama ini sudah dijaga dengan baik oleh Ibu Sri Mulyani sebelumnya. Namun tradisi baik ini saya yakin bisa diteruskan juga oleh Menteri yang sekarang," jelasnya.

Bukan sekadar itu, Purbaya dinilai memiliki rekam jejak yang positif di mata investor dan akan mendapat dukungan dari jajaran wakil menteri dalam mengawal kebijakan fiskal yang berimbang.

"Menteri yang sekarang juga punya track record dari sisi komunikasi dengan investor internasional baik, nanti juga didukung juga oleh wamen-wamennya. Kemudian juga bagaimana komunikasi kebijakan kita yang lebih baik kepada rakyat," ucap Telisa.

Telisa berharap, Menteri Keuangan yang baru mampu menjawab dua harapan sekaligus, yakni menjaga kepercayaan investor dan memastikan masyarakat puas dengan pengelolaan fiskal. Hal ini penting agar kebijakan fiskal tidak hanya berpihak ke satu stakeholder saja.

"Harapannya nanti Pak Purbaya atau Pak Menteri baru ini bisa menjawab harapan masyarakat juga. Jadi selain tetap menjaga kepercayaan investor juga dipercaya oleh masyarakat. Jangan terlalu bias ke salah satu pihak, karena kita stakeholder-nya banyak," ujarnya.

Dalam pandangannya, masyarakat Indonesia merupakan stakeholder terbesar yang harus mendapat perhatian dalam arah kebijakan fiskal.

Ia menilai keseimbangan komunikasi dan transparansi kebijakan akan menjadi kunci keberhasilan menteri keuangan ke depan.

"Kita stakeholder-nya bukan hanya investor internasional atau IMF dan World Bank. Tapi juga kita punya stakeholder yang lebih banyak, yaitu rakyat. Apakah mereka puas dengan pengelolaan fiskal kita? Itu juga harus tetap dijaga," kata Telisa.

Lebih jauh, Telisa mengingatkan bahwa salah satu pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan adalah memastikan kebijakan fiskal benar-benar pro terhadap rakyat.

Dengan begitu, manfaat dari pengelolaan fiskal dapat dirasakan lebih luas, tidak hanya dari sisi pasar maupun institusi internasional.

"Selama ini mungkin ada semacam pendapat yang menyatakan bahwa mungkin terlalu banyak ini (bias), walaupun ke rakyat juga tetap ya sudah baik gitu, cuma tadi supaya ini lebih balance. Harapannya nanti bisa lebih banyak lagi ke porsi (komunikasi) ke rakyatnya, untuk memberi tahu bahwa fiskal kita memang pro kepada ekonomi rakyat. Itu yang harus dijawab. Kalau Pak Purbaya bisa menjawab hal ini tentu itu akan lebih baik lagi nanti dampaknya," ungkapnya.

Selain itu, Guru Besar FEB UI juga menekankan bahwa kepuasan masyarakat dan para pemangku kepentingan lain akan menjadi ukuran keberhasilan kebijakan fiskal. Para ekonom dan ahli akan turut menilai efektivitas kebijakan yang diambil pemerintah.

"Kepuasan masyarakat, walaupun bukan semata-mata dari itu ya, tapi kita sebagai stakeholder juga banyak yang menilai, para ekonom, kemudian para ahli juga menilai, mengakses gitu," ungkap Telisa.

Ekonom Senior tersebut mengingatkan agar pemerintah tetap menjaga indikator penting dalam fiskal seperti rasio pajak, efisiensi anggaran, serta distribusi yang adil untuk masyarakat.

Sebab indikator-indikator tersebutlah yang akan memperkuat multiplier effect kebijakan fiskal terhadap ekonomi rakyat.

"Kebijakan fiskal kita harus tetap terjaga dengan baik. Misalkan masalah tax ratio, masalah efisiensi anggaran, ini bagaimana supaya tidak terlalu berpengaruh ke rakyat. Kemudian bagaimana fiskal yang lebih distributifnya kepada rakyat, itu multiplier efeknya lebih bisa dirasakan," ujar Telisa.