Distribusi Pupuk Rumit, Zulkifli Hasan Sebut Ada 500 Tanda Tangan
Menteri Koordinator Bidang Pangan itu menilai, banyaknya regulasi justru menjadi kendala utama pupuk tiba tepat waktu di tangan petani.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas, menyoroti persoalan rumitnya birokrasi dalam distribusi pupuk di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan itu menilai, banyaknya regulasi justru menjadi kendala utama pupuk tiba tepat waktu di tangan petani.
“Pupuk semua mau ikut cawe-cawe, 148 aturan mengatur soal pupuk, maklum demokrasi mahal katanya,” kata Zulhas dalam pidatonya pada peringatan HUT PAN ke-27 di The Dome, Senayan Park, Jakarta Pusat, Minggu (24/8/2025).
Zulhas menyebut, proses distribusi pupuk sangat berbelit hingga membutuhkan ratusan tanda tangan sebelum pupuk diterima petani.
“Jadi ada 500 tanda tangan baru pupuk sampai ke tangan petani, bayangin saudara-saudara, itu pupuk sampai ke petani kalau sudah panen," ujarnya.
Ia mengaku telah melaporkan masalah tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Prabowo, kata dia, langsung merespons dengan langkah konkret untuk memangkas birokrasi.
“Saya lapor Pak Presiden, ini pupuk gimana cerita, gimana mau swasembada pangan. Pak Presiden tanya apa yang dibutuhkan, ‘Keppres, Pak, saya yang isi.’ Ya sudah cepat isi kata presiden. Pangkas, dari Pupuk Indonesia langsung kepada petani,” ungkap Zulhas.
Zulhas menegaskan, upaya yang dilakukan PAN dan pemerintah ini bukan untuk pencitraan, melainkan demi kesejahteraan petani.
“Saudara-saudara, itulah yang PAN kerjakan, kita bukan citra, kita bukan perlu pujian, tidak,” tegas Zulhas.
Lebih lanjut, ia meminta seluruh kader PAN untuk terus bekerja keras, bukan hanya aktif menjelang Pemilu.
“Oleh karena itu saya meminta kader PAN untuk bekerja keras, jangan nanti kalau mau Pemilu saja," imbuh Zulhas.
Baca juga: Zulhas Sentil Pengusaha Besar dari Tanah sampai Kampung, Semua Mau Dikuasai
Sindir Pengusaha
Zulhas mengkritisi pengusaha besar dalam negeri yang tak berani ekspansi ke pasar luar negeri.
Menurutnya pengusaha besar Indonesia hanya memonopoli pasar dalam negeri.
"Ini yang harus berani kita koreksi. Kalau penguasa-pengusaha besar kita ketemu dengan pengusaha-pengusaha besar dari Korea Selatan, Tiongkok, Thailand. Mereka terlalu bersaing keluar," kata Zulhas.
Lanjutnya kalau saudara-saudara sekarang memakai handphone, pakai apapun coba lihat.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.