Bahas Sejumlah Proyek, Komisi XI DPR dan Danantara Gelar Rapat Tertutup
Misbakhun menyampaikan jika rapat digelar terbuka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap portofolio investasi Danantara.
Penulis:
Dennis Destryawan
Editor:
Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Komisi XI DPR bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah menggelar rapat secara tertutup di komplek Parlemen, Jakarta, pada Selasa (19/8/2025).
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengutarakan ada beberapa alasan rapat digelar tertutup, sebab membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Holding Investasi Danantara Tahun 2025.
Di dalam RKAP itu, kata dia, dibahas mengenai sejumlah proyek yang sifatnya private sector dan public sector atau proyek-proyek yang didanai swasta maupun pemerintah.
Baca juga: Kadin Indonesia Siap Jadi Mitra Danantara untuk Akselerasi Investasi
"Proyek-proyek ini baik proyek yang sifatnya private sector maupun public sector dan itu tidak mungkin kita akan sampaikan," ujar Misbakhun usai rapat di DPR, Selasa (19/8/2025).
Namun, Misbakhun tidak menjelaskan proyek-proyek apa saja yang akan dikerjakan Danantara.
Menurut Misbakhun, jika rapat digelar terbuka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap portofolio investasi Danantara.
Dia juga menyampaikan, adanya sentimen Danantara terhadap pasar modal.
"Kalau di pasar modal akan mempengaruhi harga, membentuk harga dan sebagainya, dan itu akan menjadi bersifat pelanggaran kalau kita menyampaikan ke publik," tutur Misbakhun.
Rapat antara DPR-Danantara berlangsung tertutup dan dimulai pukul 16:30 WIB. Sebelum dimulainya rapat, Misbakhun sempat menyampaikan kepada publik bahwa rapat akan digelar tertutup.
"Sesi ini nanti akan sesi tertutup," tutur Misbakhun sebelum rapat.
Rapat dihadiri oleh CEO Danantara Rosan Roeslani, CIO Danantara Pandu Shahrir, serta Menteri BUMN Erick Tohir. Rapat membahas Rancangan Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) holding investasi Danantara tahun 2025.
Korupsi Proyek Kereta Api Jatim, KPK Kembali Panggil Wasekjen PDIP Adhi Dharmo |
![]() |
---|
Gaji Pekerja Proyek Desa yang Dibiayai Bank Dunia Belum Dibayar, Koordinator Tagih ke Kemendagri |
![]() |
---|
Pemerintah Tunjuk Pertamina Impor BBM dari AS Atasi Kekosongan Stok di SPBU Swasta |
![]() |
---|
Komisi VI DPR Dukung Integrasi Tiga Subholding Pertamina: Penyelarasan dengan Kebijakan Danantara |
![]() |
---|
Netanyahu : 'Tidak akan Ada Negara Palestina, Tempat Ini Milik Kami' |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.