Korupsi Proyek Kereta Api Jatim, KPK Kembali Panggil Wasekjen PDIP Adhi Dharmo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan DPP PDI Perjuangan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, pada hari ini, Senin (15/9/2025). 

Adhi Dharmo diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk wilayah Jawa Timur.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Senin (15/9/2025).

Selain Adhi Dharmo, KPK juga memanggil dua saksi lainnya, yaitu Linawati, seorang staf di Koordinator Pengadaan Transportasi Darat dan Kereta Api Kementerian Perhubungan, dan Zulfikar Tantowi, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro LPPBMN.

Pemanggilan ini merupakan kelanjutan dari serangkaian pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap sejumlah politisi PDIP dan pihak terkait lainnya. 

Sebelumnya, Adhi Dharmo telah beberapa kali diperiksa, termasuk pada 16 Agustus 2024 dan 18 Juli 2024.

Baca juga: Sudewo Penuhi Panggilan KPK, Bupati Pati Diduga Terlibat dalam Banyak Proyek DJKA

Dalam pemeriksaan sebelumnya, Adhi mengaku dicecar penyidik mengenai perannya sebagai Kepala Sekretariat Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. 

Ia juga menyebut nama Budi Karya Sumadi yang menurutnya menangani operasional Rumah Aspirasi saat itu.

Kasus korupsi di DJKA ini terus dikembangkan oleh KPK setelah bermula dari operasi tangkap tangan yang melibatkan PT Istana Putra Agung (IPA) milik Dion Renato Sugiarto yang diduga menyuap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang. 

Baca juga: Duduk Perkara Dugaan Kasus Korupsi di DJKA yang Diduga Melibatkan Sudewo

Kasus ini kemudian melebar ke berbagai proyek pembangunan jalur kereta api di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, hingga Sulawesi.

Selain Adhi Dharmo, penyidik KPK sebelumnya juga telah memeriksa politisi PDIP lainnya, seperti anggota DPR RI Lasarus pada 4 September 2024 dan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP, Sadarestuwati, pada 23 Agustus 2024, untuk mendalami pengetahuan mereka seputar proyek di lingkungan DJKA.