Tekan Biaya Logistik Nasional, ALFI Institute Usulkan 5 Fokus Kebijakan Strategis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Biaya logistik Indonesia dinilai masih belum kompetitif dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Meski mengalami penurunan signifikan dari 26 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2014 menjadi 14,3% pada 2024, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan Vietnam, Malaysia, dan Singapura.

Menanggapi kondisi tersebut, Institut Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Institute  merekomendasikan lima fokus kebijakan strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing nasional di pasar global.

Ketua ALFI Institute, Yukki Nugrahawan Hanafi, menyatakan bahwa tingginya biaya logistik nasional menjadi tantangan besar dalam memperkuat daya saing, terutama dalam menghadapi kompetisi regional dan global yang semakin ketat.

Baca juga: Pimpin Razia Truk Odol, Wakil Walikota Tangsel Ancam Blacklist Pengusaha Bandel

“Untuk menjadikan Indonesia sebagai mitra dagang utama dunia, kita perlu membangun sistem logistik dan rantai pasok yang efisien dan berbiaya rendah,” ujar Yukki dalam keterangan seperti dikutip, Sabtu (2/8/2025).

Ia mengatakan, komponen biaya logistik yang tinggi tidak hanya berasal dari transportasi dan pergudangan, tetapi juga dari biaya administratif dan manajemen yang kompleks.

Namun secara menyeluruh, akar masalahnya masih terletak pada infrastruktur logistik yang belum merata dan belum terintegrasi dengan baik, serta sistem rantai pasok yang belum efisien.

“Ketersediaan infrastruktur logistik yang mumpuni dan pengelolaan rantai pasok yang modern tidak hanya menurunkan biaya, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat perdagangan, jasa, dan investasi,” imbuhnya.

Lima Fokus Rekomendasi ALFI Institute:

Dalam upaya mendorong efisiensi biaya logistik nasional, ALFI Institute mengusulkan lima fokus kebijakan yang perlu dijalankan secara simultan dan komprehensif, yaitu:

• Peningkatan Infrastruktur Logistik. Pemerintah diminta mempercepat pembangunan dan integrasi infrastruktur logistik darat, laut, dan udara untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
• Perbaikan Tata Kelola Fiskal dan Tata Niaga.  Sistem logistik harus didukung oleh kebijakan fiskal dan tata niaga yang efisien, transparan, dan tidak membebani pelaku usaha.
• Harmonisasi Regulasi dan Birokrasi. Penyederhanaan regulasi serta perbaikan proses birokrasi menjadi penting untuk menghilangkan hambatan administratif yang memperlambat arus logistik.
• Revitalisasi Armada Logistik. Pembaruan dan penguatan armada angkutan logistik, baik darat maupun laut, diperlukan untuk meningkatkan performa dan keandalan pengiriman.
• Peningkatan Kapasitas SDM dan Digitalisasi. Penguatan kompetensi sumber daya manusia di sektor logistik serta percepatan digitalisasi sistem logistik di semua moda transportasi menjadi fondasi penting dalam reformasi sistem logistik nasional.

Yukki menegaskan bahwa kelima rekomendasi ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Menekan biaya logistik adalah keharusan, bukan pilihan. Jika kita ingin bersaing secara global, lima fokus kebijakan ini perlu diwujudkan dalam satu gerak bersama,” tutup Yukki.