Pembangunan PLTP Ulumbu Jadi Contoh, Gubernur NTT Dorong Kemandirian Energi Terbarukan

TRIBUNNEWS.COM, MANGGARAI  – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa proyek panas bumi Ulumbu yang telah beroperasi selama lebih dari satu dekade harus menjadi contoh bagaimana transisi energi bersih dapat berjalan berdampingan dengan keberlanjutan sosial, lingkungan, dan harmoni masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan saat Gubernur Melki berdialog langsung dengan warga di Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dalam rangka kunjungan kerja ke wilayah sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu.

“Kalau pembangunan itu sudah benar dan bagus, kayak Ulumbu itu bagus sekali. Sudah 13 tahun berjalan, hampir tidak ada isu. Lingkungan aman, bagi hasil bagus, CSR jalan, teknis pengeboran aman,” jelas Gubernur Melki dalam pertemuan tersebut.

PLTP Ulumbu telah 13 tahun beroperasi dengan kapasitas eksisting 10 MW.

Baca juga: DPR Dukung Langkah Strategis Menuju 100 Persen Energi Terbarukan di Tahun 2035

Setelah berjalan sukses, pemerintah dan PLN sedang mendorong pembangunan unit baru 5 dan 6 dengan kapasitas tambahan 40 MW.

Ia menegaskan bahwa NTT tengah memasuki fase transformasi energi yang diarahkan menuju kemandirian energi terbarukan sesuai desain nasional.

“NTT sudah diputuskan sebagai provinsi energi terbarukan. Jadi seluruh potensi energi NTT itu sekarang kita dorong dan kembangkan,” ujar gubernur dari Partai Golkar ini.

Ia mengakui proses perubahan tidak mudah karena akan selalu ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan, namun komitmen pembaruan harus terus dijalankan.

Gubernur Melki juga menekankan pentingnya menyikapi dinamika panas bumi secara ilmiah dan berbasis data.

“Kita harus memeriksa semua penolakan itu pakai ilmu pengetahuan, tidak bisa hanya pakai katanya-katanya,” tegasnya. Ia mengingatkan bahwa banyak perdebatan publik terjadi tanpa semua pihak benar-benar melihat langsung lokasi proyek.

Dalam dialog terbuka bersama warga, Gubernur Melki mengajukan serangkaian pertanyaan reflektif: “Apakah pasca beroperasinya Ulumbu produktivitas pertanian menurun? Apakah terjadi keracunan? Apakah membuat hewan ternak mati mendadak? Apakah ada warga yang tidak bisa tidur nyenyak karena beroperasinya PLTP Ulumbu?” Ia kemudian menyampaikan bahwa dari dialog lapangan dan pengamatan selama kunjungan, masyarakat tidak melaporkan gangguan berarti. “Ternyata kalau orang diajak dialog juga bisa. Saya dengar langsung: hasil pertanian baik, ternak juga baik,” ujar Gubernur, menyarikan respons yang ia terima dari warga.

Lebih jauh, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan energi tidak boleh memaksakan kehendak.

“Kalau masyarakat di situ setuju, lanjut. Kalau tidak setuju, jangan dipaksa. Nanti bikin luka sosial yang panjang. Tapi dialog harus jalan terus,” katanya.

Menurutnya, polarisasi yang muncul di beberapa wilayah, terutama ketika kelompok yang menolak dan mendukung saling berhadapan dan seringkali diperkeruh oleh pihak-pihak yang “bermain di belakang layar.”

Ia mengingatkan agar masyarakat tidak dijadikan alat politik. “Jangan rakyat diadu domba, kemudian pemainnya main di belakang layar. Kan ketahuan banget cara mereka desain permainan ini. Nggak fair menurut saya,” ujarnya.