Menteri PU Dody Sebut Efisiensi Anggaran Menekan Kontribusi Sektor Konstruksi ke Ekonomi Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap dampak dari efisiensi anggaran Kementerian PU terhadap sektor konstruksi.

Sebelum efisiensi, Kementerian PU memiliki anggaran sebesar Rp 110,95 triliun. Setelah itu terjadilah efisiensi hingga anggaran turun menjadi Rp 29,57 triliun.

Setelah itu, blokir anggaran pun dibuka dan anggaran Kementerian PU naik menjadi Rp 50,48 triliun.

Blokir anggaran kembali dibuka hingga per 7 Mei 2025 anggaran Kementerian PU sebesar Rp 73,76 triliun.

Baca juga: Sopir Truk Menjerit Usai Efisiensi Era Prabowo dan ODOL Diperketat: Muatan Hanya Dua

"Secara ekonomi pemangkasan ini menurunkan kapasitas fiskal untuk mendukung sektor konstruksi yang selama ini menopang pertumbuhan negara," kata Dody saat rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

Ia menjelaskan, setiap Rp 1 triliun belanja modal berdampak antara 0,08 persen sampai dengan 0,12 persen ke Produk Domestik Bruto (PDB) sektor konstruksi. 

Maka, pemotongan sekitar Rp 37 triliun berpotensi menurunkan konstruksi terhadap PDB nasional hingga maksimum 0,4 persen

Meski demikian, kata Dody, struktur pagu Kementerian PU tetap terjaga secara kualitas, di mana 81 persen dialokasikan untuk belanja modal yang produktif.

"Sementara 10 persen untuk belanja operasional dan barang prioritas difokuskan pada preservasi jalan nasional, pembangunan jalan nasional, irigasi pangan, air bersih, dan sanitasi," ujar Dody.

Ia menjelaskan, efisiensi ini juga berjalan dengan pelunasan kontrak tahun jamak sebesar Rp 14,2 triliun untuk menghindari beban fiskal di masa depan. 

Dody menegaskan pihaknya senantiasa memperkuat pengawasan internal dan sistem digitalisasi agar lebih efisien dan tidak mengorbankan kualitas. 

"Kami pasti masih memerlukan tambahan anggaran secara terukur sebagai investasi sosial dan ekonomi demi keberlanjutan pembangunan," ucap Dody.