Erick Thohir Minta Anggaran Kementerian BUMN Tahun 2026 Ditambah Jadi Rp 604 Miliar 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta tambahan anggaran untuk Kementerian BUMN tahun 2026.

Erick mengungkap bahwa Kementerian BUMN mendapat pagu indikatif tahun 2026 dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 150 miliar.

Menurut dia, anggaran Rp 150 miliar hanya dapat menutupi belanja pegawai dan kegiatan operasional secara minimum.

Maka dari itu, Erick mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 454 miliar, sehingga total anggaran pada 2026 menjadi Rp 604 miliar.

Baca juga: Bahas Anggaran, Menaker Yassierli dan Komisi IX Gelar Rapat Tertutup

"Kementerian BUMN memerlukan pendanaan kurang lebih Rp 604 miliar," katanya saat rapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Berdasarkan paparan yang Erick tunjukkan, anggaran sebesar Rp 604 miliar diusulkan dalam rangka menjalani Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sesuai best practice.

Lalu, anggaran sebesar Rp 604 miliar diusulkan untuk mendukung fokus arah kebijakan APBN TA 2026 dalam rangka Ketahanan Nasional dan Akselerasi Ekonomi.

Secara rinci, anggaran paling banyak akan digunakan untuk kebutuhan administrasi dan operasional sebesar Rp 157 miliar.

Lalu, anggaran untuk kegiatan pengawasan sebesar Rp 118 miliar, belanja pegawai Rp 117 miliar, menjalankan peran regulator Rp 111 miliar, serta anggaran sebagai pemegang saham seri A dan perum sebesar Rp 101 miliar.

Adapun realisasi penggunaan anggaran 2025 Kementerian BUMN per 6 Juli 2025 sebesar 91 miliar dari pagu anggaran yang dimiliki sebanyak 215 miliar. Jadi, masih ada sisa Rp 125 miliar.

Selama 2021, 2022, 2023, dan 2024, Kementerian BUMN mencatat rata-rata realisasi anggaran mencapai lebih dari 96 persen.