Gelar Konsinyering RKA 2026, Mendagri Tekankan Ketepatan Sasaran Anggaran

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Konsinyering Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 di Rancamaya, Bogor, Jawa Barat pada 26-28 September 2025. Agenda ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang juga merupakan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Kegiatan dibuka dengan pemaparan dari Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman pada Jumat (26/9/2025). Selama acara, seluruh unit kerja eselon I Kemendagri bersama jajaran eselon II menyampaikan rencana kerja dan kebutuhan anggaran masing-masing secara bergiliran.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir.

Dalam forum tersebut, Mendagri menegaskan, anggaran Kemendagri dan BNPP tahun 2026 harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tiga bagian utama rencana kerja, yakni Program Prioritas Presiden, Program Prioritas Nasional, dan Program Prioritas Kementerian.

Baca juga: Kemendagri: Urbanisasi Bisa Tembus 73 Persen pada 2045, Bakal Muncul Pemukiman Kumuh 

Adapun Program Prioritas Presiden meliputi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, program Makan Bergizi Gratis, pembangunan tiga juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta swasembada dan lumbung pangan. Selain itu, juga mencakup program Cek Kesehatan Gratis, penanganan sampah, serta fasilitasi pembangunan bendungan dan irigasi.

“Penganggaran harus dibarengi dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang tepat sasaran. Jangan sampai ada alokasi yang tidak efektif. Setiap rupiah harus berkontribusi nyata bagi masyarakat,” tegas Mendagri.

Konsinyering ini dirancang untuk memastikan penyusunan rencana kerja dan anggaran berlangsung secara komprehensif. Setiap unit kerja diberi kesempatan memaparkan capaian serta kebutuhan, kemudian Mendagri melakukan pendalaman guna memastikan keselarasan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.