Kakorlantas: Penegakan Hukum ODOL Belum Bisa Dilakukan Sebelum Regulasi Siap dan Terintegrasi

Faizal menegaskan, menuju Zero ODOL tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus bertahap melalui berbagai proses.

"Penegakan hukum terhadap truk ODOL selama ini dilakukan hanya jika terjadi kecelakaan lalu lintas. Karena kita perlu memproses penyebab kecelakaan itu," ungkapnya.

Ia menambahkan, penindakan juga diberlakukan jika pengemudi truk ODOL melakukan pelanggaran lalu lintas lain, misalnya menerobos lampu merah.

"Itu harus ditilang. Jangan sampai sopir yang melanggar lampu merah merasa tidak mau ditilang hanya karena membawa truk ODOL. Itu salah. Begitu juga jika surat-surat tidak lengkap, SIM tidak dibawa, atau STNK mati. Jadi jangan semua dikaitkan hanya dengan ODOL," terangnya.

Selain itu, menurutnya, persoalan pungutan liar (pungli) di jalan juga perlu dibereskan terlebih dahulu sebelum kebijakan Zero ODOL diterapkan secara penuh.

"Zero ODOL ini akan dilakukan secara bertahap," katanya.

Sementara itu, Pakar Transportasi dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Suripno, berpendapat bahwa penanganan truk ODOL tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi harus melalui pendekatan komprehensif.

"Kebijakan razia truk ODOL sudah dilakukan sejak lama, bahkan sejak saya bekerja di Kemenhub tahun 1979. Hasilnya tidak efektif. Kalau pola yang sama diulang lagi, saya yakin hasilnya tetap tidak akan efektif," ungkapnya.

Menurutnya, penyelesaian masalah ODOL juga terkait erat dengan dampaknya terhadap perekonomian nasional.

"Coba disimulasikan, seandainya penegakan hukum bisa membuat nol pelanggaran dalam waktu singkat, perekonomian kita bisa hancur jika dilakukan secara mendadak," tutup Suripno.