Kenaikan Tarif Tol Dikritik DPR RI: Jangan Selalu Masyarakat yang Dibebani

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw mengkritik kenaikan tarif tol yang dinilai tidak selaras dengan pelayanan.

Roberth mewanti-wanti pemerintah tidak serta merta setuju dengan usulan kenaikan tarif tol.

Menurut Roberth, kenaikan tarif tol dapat diterima bila pelayanan yang dirasakan masyarakat juga meningkat.

“Kalau standar pelayanan belum dipenuhi, lalu pemerintah dengan mudahnya menyetujui kenaikan tarif, maka kami dari DPR harus bersuara. Kami bagian dari masyarakat, dan kami berkewajiban mengontrol,” ungkap Roberth, seusai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Ruas Tol Jakarta–Tangerang–Merak di Cilegon, Banten, Kamis (26/6/2025).

Roberth bilang, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap dasar perhitungan kenaikan tarif tol.

“Kalau investor sudah kembali modal dan bahkan sudah untung, maka jangan terus-terusan menaikkan tarif. Ini harus dihitung secara wajar."

"Apalagi kalau volume kendaraan sudah melampaui target, artinya pendapatan sudah meningkat, seharusnya tarif tidak naik lagi,” ungkapnya.

Tujuan investasi, menurut Roberth, adalah mendapatkan keuntungan. Tetapi, keuntungan itu harus berimbang dan tidak membebani masyarakat secara terus-menerus.

“Kita semua tahu investasi butuh untung. Tapi jangan semua beban ditimpakan ke masyarakat," tegasnya. 

Panja SPM DPR

Untuk diketahui, kunjungan ini merupakan bagian dari tugas Panitia Kerja (Panja) Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol yang dibentuk Komisi V DPR RI.

Baca juga: 10 Jalan Tol Diskon Tarif 20 Persen 27–29 Juni 2025, Berikut Daftarnya

Roberth menegaskan pembentukan Panja SPM ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan jalan tol.

Padahal, pengguna telah membayar tarif yang tidak murah.

“Kenapa kami harus bentuk Panja? Karena kami melihat banyak sekali masyarakat pengguna tol belum merasa puas."

"Salah satu alasan orang membayar tol adalah untuk menempuh perjalanan dengan waktu singkat dan bebas hambatan. Tapi kenyataannya, itu masih jauh dari harapan,” jelasnya.

Tarif Tol Dikeluhkan

Sebelumnya, terdapat keluhan tarif tol seperti yang diungkapkan Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) Jakarta.