Indonesia Perkuat Komitmen Pengelolaan Laut Berkelanjutan di UNOC ke-3
Indonesia mendorong kerja sama global yang lebih kuat dalam penguatan kapasitas, sains terbuka, riset laut dan alih teknologi.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konferensi Kelautan PBB yang bernama United Nations Ocean Conference (UNOC) Ketiga digelar di Port Lympia, Nice, Prancis, pada 9-13 Juni 2025.
Konferensi ini bertujuan untuk mendorong tindakan lebih lanjut dan mendesak dalam pelestarian dan pemanfaatan laut dan sumber dayanya secara berkelanjutan demi pembangunan berkelanjutan, identifikasi cara dan sarana untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Dalam konferensi ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen Indonesia untuk melindungi ekosistem laut dan mendorong pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi internasional dalam menjawab tantangan laut dunia, seperti pemanasan dan keasaman laut, penurunan stok perikanan, serta pencemaran laut yang terus meningkat.
Baca juga: KKP Sebut Ekosistem Laut Raja Ampat Tidak Terdampak Aktivitas Tambang Nikel
"Indonesia terus menunjukkan kepemimpinan melalui aksi nyata dalam kebijakan Ekonomi Biru yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," kata Menteri Trenggono dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Indonesia menjalankan aksi nyata ekonomi biru melalui perluasan kawasan konservasi laut hingga 30 persen pada 2045, penerapan kuota perikanan yang bertanggung jawab, pengembangan akuakultur berkelanjutan, pengawasan ekosistem pesisir, serta pelibatan masyarakat dalam pengurangan sampah plastik laut.
Saat ini, Indonesia telah melindungi lebih dari 29 juta hektare kawasan laut dan menjadi salah satu pemilik cadangan karbon biru terbesar dunia, dengan kontribusi sekitar 17 persen dari total karbon biru global yang tersimpan di mangrove dan lamun.
Menteri Trenggono menyatakan, Indonesia mendorong kerja sama global yang lebih kuat dalam penguatan kapasitas, sains terbuka, riset laut dan alih teknologi.
"Indonesia juga memelopori inovasi pendanaan seperti Indonesia Coral Reef Bond dan Global Blended Finance Alliance serta prakarsa Ocean 20 yang diluncurkan dalam Presidensi G20," jelasnya.
Indonesia juga telah meratifikasi Perjanjian Internasional Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement (BBNJ) dan menjadi bagian dari the Aquatic Blue Food Coalition bersama dengan 40 negara lainnya.
Sebagai bentuk kepemimpinan Indonesia dalam pengelolaan laut yang berkelanjutan,Indonesia akan menjadi tuan rumah Ocean Impact Summit pada peringatan Hari Laut Sedunia tahun 2026.
Forum tersebut akan menghimpun para pakar, pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan filantropis untuk mendorong dampak nyata di bidang Blue Food, Blue Diplomacy, Blue Economy dan Blue Energy.
Dalam UNOC-3, Indonesia juga menyerahkan instrumen ratifikasi Perjanjian Internasional Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement (BBNJ) yang mengatur konservasi dan penggunaan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di wilayah di luar yurisdiksi nasional (ABNJ) kepada perwakilan PBB.
"Ratifikasi BBNJ ini akan memberikan dampak posisi Indonesia dalam diskusi global tentang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan di luar wilayah yurisdiksi nasional," tutur Kartika dalam Konferensi pers Jejak Indonesia di UNOC-3, Kepemimpinan, Komitmen dan Kolaborasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
A member of

Follow our mission at www.esgpositiveimpactconsortium.asia
KKP Sebut Nelayan yang Videokan Tanggul Beton di Cilincing Bukan Warga Setempat |
![]() |
---|
PBB Nyatakan Israel Lakukan Genosida di Gaza, IDF Malah Lancarkan Serangan Besar-besaran |
![]() |
---|
Setelah Larangan Nonton Drama Korea, Kim Jong Un Kini Larang Kata Hamburger, Es Krim, dan Karaoke |
![]() |
---|
PBB Sahkan Deklarasi Dua Negara Israel-Palestina, 142 Negara Dukung sedangkan AS dan Israel Tolak |
![]() |
---|
142 Negara Dukung Palestina, Anggota Komisi I DPR: Resolusi PBB Harus Segera Direalisasikan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.