Kemenhub: ODOL Dapat Ditangani Lewat Pemerataan Moda Transportasi, Kurangi Dominasi di Jalur Darat

TRIBUNNEWS.COM, KARAWANG - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan transportasi barang kini sebagian besar masih melalui jalur darat.

Hal itu disampaikan Kepala Subdirektorat Uji Tipe Kendaraan Bermotor Direktorat Sarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Heri Prabowo, ketika diwawancara usai acara Awarding TMMIN 14th Logistic Skill Contest di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (21/6/2025).

Menurut Heri, itu menunjukkan sebaran penggunaan moda transportasi barang masih belum merata. Padahal, jalur kereta api dan laut memiliki potensi untuk lebih dioptimalkan.

"Sekarang ini kan load-nya itu lebih dari 90 persen di jalan. Sementara jalur kereta api dan laut masih bisa ditingkatkan, sehingga ada keseimbangan di antara moda-moda transportasi," katanya.

Baca juga: Kemenhub Sebut Truk Boleh Bawa Muatan Banyak, Asal Tidak ODOL

Pemanfaatan moda transportasi yang lebih seimbang dinilai bisa menjadi salah satu solusi dalam menangani masalah truk Over Dimension Over Load (ODOL).

"Saya kira ini salah satu kunci juga ya untuk kita bisa menyelesaikan ODOL dan juga untuk membuat transportasi logistik kita menjadi lebih efisien," jelas Heri.

Menurut Heri, pemerintah sebenarnya sudah menjalin komunikasi dengan para pelaku usaha terkait hal ini. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan bersama.

Maka dari itu, ia menegaskan agar sekarang menjadi waktunya semua pihak, baik pemerintah maupun pelaku usaha, mulai menerapkan hasil-hasil koordinasi dan kesepakatan yang sudah dibahas selama ini.

"Saya kira adalah implementasi untuk kita bersama-sama melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan dan hasil diskusi tersebut," ucapnya.

Sebagai informasi, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) telah meminta agar pemerintah memiliki peta jalan (roadmap) yang jelas terkait dengan penertiban truk ODOL.

Ketua Umum DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan, mengatakan rencana pembenahan truk ODOL sebenarnya telah lama disuarakan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Bahkan, pemerintah sempat berkomitmen melarang operasional truk ODOL mulai 2023.

"Namun faktanya hingga kini belum terealisasi. Bahkan, peta jalannya pun belum pernah disampaikan sampai saat ini," ujar Gemilang.

Ia menekankan bahwa tanpa roadmap yang jelas, permasalahan ODOL sulit dibenahi karena melibatkan banyak pihak terdampak.

“Dampaknya dari hulu ke hilir, seperti pengusaha truk, pemberi jasa, para sopir, hingga sektor ekonomi yang lebih luas seperti kenaikan biaya logistik, inflasi, dan penambahan jumlah truk di jalan. Apakah semua itu sudah dipikirkan solusinya oleh pemerintah?” ucapnya.